Menurut Kapolres, penertiban berjalan lancar dan kondusif. Namun, terdapat sejumlah kesepakatan dan permintaan diantaranya dibuatkan akses jalan, membongkar mandiri, hingga memohon untuk menunggu 1 Minggu sampai dengan adanya Putusan Pengadilan terkait proses kasus tanah milik nya yang saat ini masih dalam proses Persidangan di Pengadilan Tinggi Banten.
“Jumlah bangunan yang ditertibkan ada sebanyak 35 bangunan. Adapun beberapa permintaan dari 3 orang warga, Pihak Jasa Marga pun menyanggupi dengan memberikan jangka waktu satu Minggu serta membuatkan 2 pintu sebagai akses jalan yang dinginkan,” jelasnya.
Kini, di tanah tersebut dipasangi plang peringatan yang bertuliskan “Tanah Negara dilarang masuk/memanfaatkan, ancaman pidana Pasal 167 (1) KUHP dihukum 9 bulan penjara, Pasal 389 KUHP dihukum 2 tahun 8 bulan penjara, Pasal 551 KUHP dihukum denda, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Bina Marga”, pungkasnya. (Red).
