“Saya menerima langsung keluhan para pelaku UMKM di berbagai wilayah Jakarta. Pemerintah Provinsi dan DPRD tidak boleh terburu-buru dan harus hati-hati dalam mengesahkan sebuah regulasi yang berpotensi memberi tekanan tambahan kepada rakyat kecil. Karena itu, saya meminta pembahasan dan pengesahan Raperda Kawasan Tanpa Rokok ditunda sementara sampai kajian yang lebih komprehensif dilakukan,” tegas Ali Lubis.
Menurutnya, setiap kebijakan publik harus mempertimbangkan dampak jangka pendek maupun jangka panjang.
Ia menilai bahwa, tujuan meningkatkan kesehatan masyarakat memang penting, namun *keberlangsungan usaha kecil yang jumlahnya mencapai puluhan ribu di Jakarta juga tidak boleh diabaikan.*
“Kesehatan masyarakat tentu harus dijaga, tetapi ekonomi para pedagang kecil juga harus dilindungi. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang seimbang—adil bagi semua pihak, proporsional dan tidak memberatkan masyarakat,” ujar Ali Lubis.
