Potensi – Potensi pelanggaran tentunya akan banyak terjadi, untuk itu kita perlu sinergi dengan masyarakat tokoh agama, tokoh adat kemudian ormas, tokoh pemuda dalam hal sama-sama kita mengawasi jalannya Pilkada. “Sampaikan kepada Bawaslu apa bila ada yang mendapatkan potensi pelanggaran yang terjadi, karena Pilkada ini dari lima calon tentunya mereka akan fokus terhadap tahapan nanti dalam masa kampanye,” tandasnya.
Hal – Hal yang sederhana salah satu syarat kampanye itu adalah STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan) kampanye yang kampanye itu tidak boleh ikut nebeng diatas apapun yang dilaksanakan oleh masyarakat.
“Sebagai contoh sederhana, misalkan adanya pelaksanaan yang dilakukan masyarakat yaitu Pesta Perkawinan, Maulid, atau acara Yasinan dan secara tiba-tiba ada Calon yang datang dan melakukan pemasangan spanduk ditempat itu, maka itu tidak diperbolehkan, karena diacara tersebut bukan sebagai tempat kampanye, ujar Ketua Bawaslu dalam sambutannya.
