“Upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga dan kroninya maupun pihak swasta/konglomerat termasuk mantan Presiden Soeharto dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak-hak, asasi manusia”.
Kini pasal itu tinggal bagian sejarah. Presiden Soeharto yang selama dua dekade memimpin Indonesia, kembali dikenang secara lebih seimbang. Bukan semata dari tuduhan politik, melainkan juga kontribusinya terhadap pembangunan infrastruktur, stabilitas ekonomi dan swasembada pangan di masa jayanya.
*3. Gus Dur dan pencabutan TAP MPR Nomor 2 Tahun 2001*
MPR juga resmi mencabut Ketetapan (TAP) MPR Nomor II Tahun 2001 tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Abdurrahman Wahid pada Sidang MPR RI Akhir Masa Jabatan periode 2019–2024.
