Tak hanya rapat, namun juga terdapat pembekalan oleh Narasumber dari Kemenkopolhukam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan Badan Pusat Statistik (BPS) baik secara luring maupun daring. Para Narasumber memberikan penjelasan terkait kebijakan Penyelenggaraan Keamanan Keselamatan Penegakan Hukum (KKPH) di Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia, khususnya terkait dengan penyelenggaraan sistem informasi keamanan dan keselamatan laut, penyusunan data statistik sektoral bidang keamanan dan keselamatan laut, serta kebijakan satu data pemerintah yang akan menjadi tantangan penugasan kedepan.
“Rapat Evaluasi ini menciptakan ruang dialog yang produktif dan berkesinambungan antara berbagai pihak terkait, memberikan landasan kokoh untuk langkah-langkah selanjutnya dalam memperkuat keamanan laut nasional,” ujar Kepala Puskodal Bakamla RI.
