Asrenum menambahkan, kesiapsiagaan TNI terus ditingkatkan melalui penguatan kemampuan personel, penyediaan sarana dan prasarana, serta pelatihan penanggulangan bencana, baik di dalam negeri maupun dengan negara mitra dalam skema Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR). “Upaya ini diperkuat melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar penanganan bencana di seluruh wilayah Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan terpadu,” pungkasnya.
Di akhir rapat, Ketua Timwas Penanganan Bencana DPR RI menyampaikan beberapa kesimpulan, antara lain apresiasi terhadap kinerja kementerian dan lembaga dalam penanganan bencana, pentingnya penyelarasan regulasi agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, serta perlunya integrasi layanan darurat melalui single emergency number, single command center, dan aplikasi terpadu penanganan bencana. DPR juga mendorong sinergi aktif antara pemerintah pusat, daerah, akademisi, dan media dalam mengurangi risiko bencana serta memperkuat koordinasi dengan Timwas Penanganan Bencana DPR RI.
