“Itulah kenapa lembaga Mahkamah Konstitusi itu di negara manapun itu selalu melekat yang namanya perdebatan tentang ultra petita. Kalau lembaga peradilan perdata jelas enggak boleh, pidana pun enggak boleh, kalau hukuman maksimalnya 10 tahun enggak boleh orang dihukum 10 tahun plus tiga karena ada pemberatan kok jadi 20 tahun, enggak boleh itu ultra petita,” jelas Arsul.
Arsul lalu mencontohkan, High Court of Australia atau Pengadilan Tertinggi Australia yang mempunyai fungsi sama dengan Mahkamah Konstitusi juga membuat putusan ultra petita.
Saat itu, High Court of Australia menerima gugatan dari warga Aborigin yang meminta agar tanahnya yang diduduki atau direbut paksa tanpa ganti rugi yang layak itu kemudian diubah sehingga tanahnya tersebut diberikan ganti rugi yang layak.
