“Kolaborasi tersebut diharapkan dapat menciptakan ekosistem ekonomi rakyat yang saling mendukung, di mana koperasi desa dapat berperan sebagai pusat distribusi dan penguatan ekonomi lokal, sementara pedagang kecil tetap memiliki ruang usaha yang sehat dan berkelanjutan,” paparnya.
Ia menyebut, APKLI juga mendorong agar kebijakan perlindungan terhadap UMKM dan pedagang kecil menjadi bagian dari agenda prioritas pembangunan ekonomi nasional, sehingga keberadaan mereka tidak hanya dipuji sebagai tulang punggung ekonomi rakyat, tetapi juga benar-benar mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan yang nyata.
Selanjutnya, menurut Pence, ke depan akan dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder), antara lain pemerintah, pelaku usaha, koperasi, akademisi, serta organisasi pedagang, untuk merumuskan bentuk kerja sama dan kolaborasi yang saling menguntungkan antara Program Koperasi Merah Putih dengan para pedagang kaki lima serta pelaku UMKM. (Red).
