Dalam tesisnya Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Golkar ini menyebutkan perlunya optimalisasi perumusan kebijakan oleh Kemhan dan DPR RI dalam kerja sama industri pertahanan dimulai dengan pengarusutamaan kebijakan secara bottom-up.
“Selain itu, Kemhan, KKIP, DPR RI, dan Defend Id perlu berkoordinasi aktif untuk mensukseskan kebijakan yang telah dirumuskan sekaligus melakukan evaluasi lanjutan,” ujar Kang Dave Pada sidang terbuka, Kamis (4/1/2024).
Ia mengatakan, KKIP dan industri pertahanan perlu meningkatkan material and capacity transfer, kemampuan MRO, serta komitmen pelaksanaan TKDN.
“Hal tersebut juga tidak terlepas dari peran DPR RI melalui pembentukan regulasi dan road map anggaran guna mendukung penyelenggaraan industri pertahanan ke arah kemandirian,” ucap Kang Dave
