Bandung BEDAnews.com
Sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan reses merupakan kewajiban setiap anggota DPRD yang dibiayai oleh uang negera untuk melakukan kegiatan di daerah pemilihan masing-masing guna menyerap dan menjaring aspirasi masyarakat.
Secara kebetulan kegiatan reses III masa sidang 2018 anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang berlangsung dari tanggal 30 November hingga 11 Desember bersamaan dengan masa kampanye Pemilihan Umum Calon Anggota Legislative (DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota) dan Capres dan Cawapres.
Terkait dengan Hal tersebut Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Jawa Barat, drs. H. Yusup Fuadz, mengingatkan kepada seluruh kader PPP terutama yang masih duduk sebagai Anggota DPRD Jabar untuk tidak memanfaatkan kegiatan reses sebagai ajang kampanye terselubung.
Ditegaskan anggota Komisi I DPRD Prov. Jabar ini. “Kegiatan reses merupakan kewajiban setiap anggota Dewan yang dibiayai uang negara. Karena itu semua bacaleg PPP yang maju di Pileg 2019, agar taat aturan saat reses. Jangan jadikan reses sebagai ajang kampanye terselubung," ujar Yusuf Puadz kepada wartawan , Selasa (4/12).
Caleg PPP untuk DPRD Jabar dari Dapil Sukabumi ini, mengatakan. Sebelum kegiatan Reses III DPRD Jabar, Partai sudah menghimbau agar seluruh kader PPP petahana yang mencaleg kembali secara internal sudah disampaikan bahwa semua kader harus taat aturan yang telah tetapkan dalam reses.
"Apabila nanti ada temuan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Jabar, ada bacaleg petahana yang melanggar aturan saat reses atau kegiatan yang dibiayai uang dan fasilitas negara dipakai untuk kampanye. Saya akan mendorong Bawaslu Jabar untuk menindak tegas kader PPP yang menjadi bacaleg petahana," ujarnya
Ditambahkannya, bacaleg petahana dari PPP sebaiknya menampung aspirasi di dapilnya masing-masing. Karena elektabilitas bacaleg dengan sendirinya akan terdongkrak jika masyarakat mengetahui wakilnya di parlemen memperjuangkan aspirasi mereka.
Sementara. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jabar mengingatkan petahana yang menjadi peserta Pileg 2019 tidak berkampanye saat melakukan reses. Apabila terbukti melanggar, Bawaslu Jabar akan menindak tegas.
"Kami akan mengawasi terus kegiatan reses yang dilakukan anggota dewan yang jadi peserta Pemilu 2019, dan akan menindak tegas mulai dari sanksi administratif sampai pidana apabila terbukti melanggar aturan, pengawasan ketat sangat penting karena meminimalisasi upaya penyalahgunaan kelengkapan yang didanai oleh APBN atau APBD. Hal ini sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dalam Pasal 304. " Ujar Komisioner Bawaslu Jabar, Wasikin Marzuki.@
