Pola tersebut katanya, menciptakan harmonisasi pemerintah provinsi dengan DPRD yang seharusnya bersinergi, terkendala dengan ego pencitraan. Kondisi itu bahkan dianggap sudah terlalu sering dan memicu terjadinya ketidaknyamanan komunikasi antara gubernur dengan mitra kerjanya secara konstitutional yaitu DPRD.
“Pak gubernur lebih cenderung ke media tanpa menginformasikan dulu kepada dewan. Banyak contohnya, yang paling segar diingatan ketika wacana pemindahan pusat pemerintahan. Beliau menyampaikan tanpa forum resmi seperti paripurna, tiba-tiba digelindingkan dan akhirnya membuat heboh,” ujarnya
Dikatakan abdul Hadi, interpelasi diperlukan dengan tujuan meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis.
