Kedua, pengalamannya sebagai Pimpinan DPR RI memberikan pemahaman mengenai proses legislasi, pengawasan pemerintah dan penganggaran negara. Kemampuan ini berpotensi memperkuat komunikasi antara eksekutif dan legislatif tanpa menghilangkan fungsi pengawasan DPR.
Ketiga, latar belakang hukum menjadi nilai tambah dalam mengawal kebijakan agar mempunyai dasar hukum yang kuat, memberikan kepastian, serta tidak bertentangan dengan peraturan hukum dan perundang-undangan.
Keempat, jaringan politik dan kelembagaan yang dimilikinya berpotensi membantu koordinasi penyelesaian persoalan nasional. Kekuatan jaringan tersebut harus diarahkan untuk kepentingan negara, bukan kepentingan kelompok.
WEAKNESSES (KELEMAHAN)
Pertama, pengalaman legislatif berbeda dengan pengalaman eksekutif. Menjalankan pemerintahan membutuhkan kemampuan manajemen birokrasi, pengendalian program, koordinasi kementerian dan evaluasi pembangunan.













