*E. Perspektif Hukum Fikih*
Dalam fikih, konsep _ta’zir_ (hukuman discretionary) memberikan ruang bagi penguasa untuk menetapkan hukuman atau pengampunan berdasarkan pertimbangan maslahat (kepentingan umum) dan keadilan.
Al-Mawardi dalam kitabnya _Al-Ahkam As-Sultaniyyah_ menjelaskan, penguasa boleh memberikan pengampunan atau mengurangi hukuman untuk menjaga stabilitas sosial dan mencegah kerusakan yang lebih besar (1992: 240).
Selain itu, fikih mendorong pengampunan sebagai salah satu cara memperbaiki hubungan sosial, selama tidak menghilangkan hak korban atau mengancam tatanan hukum (Ibnu Qudamah, 1997: 340).
Dalam kasus abolisi dan amnesti yang diberikan Presiden Prabowo, jika dilihat dari hukum fikih, tindakan tersebut dapat dianggap sah dan sesuai selama memenuhi dua prinsip utama, yaitu:
tidak merugikan masyarakat secara luas dan memperhatikan maslahat dan keadilan.
