“Masyarakat harus memahami bahwa revisi ini bukanlah ancaman bagi demokrasi, melainkan justru memperkuat stabilitas dan ketahanan negara dari berbagai ancaman yang terus berkembang,” ungkap Slamet
Lebih lanjut Slamet Marzuki menekankan, Kami sangat prihatin dengan aksi tolak RUU TNI oleh yang mengatasnamakan mahasiswa atau rakyat.
“Mereka mewakili rakyat yang mana???
Atau jangan – jangan mereka belum mengerti terkait Revisi UU TNI tersebut.
Sehingga kami berharap Pihak TNI, Pemerintah dan Para Rektor mampu memberikan pemahaman positif terkait RUU ini, sehingga mahasiswa tidak dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu yang menginginkan negara ini tidak kondusif,” imbuhnya.
*Pernyataan Sikap Aliansi*
Aliansi Masyarakat Pecinta NKRI menyampaikan lima poin utama dalam pernyataan sikapnya:
1. Mendukung penuh revisi UU TNI, guna memperkuat peran dan kewenangan TNI dalam menjaga stabilitas nasional, baik dalam operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang,
2. Meyakini bahwa revisi ini memberikan dasar hukum yang lebih jelas bagi TNI dengan tetap menjunjung tinggi prinsip supremasi sipil, demokrasi, dan hak asasi manusia,
3. Menilai revisi UU TNI sebagai kebutuhan strategis dalam menghadapi perubahan geopolitik dan ancaman non-tradisional seperti perang siber dan infiltrasi ideologi ekstrem,
4. Mendukung DPR RI dan pemerintah dalam pengesahan revisi UU ini secara progresif, dengan mempertimbangkan kepentingan nasional serta masukan dari berbagai pihak,
5. Menolak segala upaya yang menghambat proses revisi UU TNI, termasuk propaganda yang bertujuan melemahkan peran TNI dan mengganggu persatuan bangsa.
