Selain itu, Komisi VII DPR RI yang merupakan mitra kerja BPKM harus membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki dugaan upeti yang dilakukan Bahlil tersebut.
“DPR harus terus didorong untuk membentuk pansus dan mempersoalkan kasus upeti Bahlil,” imbuh Hadjar. (Red).
Page 5 of 5
