Usulan ini dilatarbelakangi pemikiran bahwa kawasan pantai merupakan kekayaan alam pesisir yang memiliki fungsi sosial, ekonomi, lingkungan, dan pariwisata. Pemanfaatannya perlu mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas, tanpa mengabaikan keberlanjutan usaha, kemampuan keuangan perusahaan, serta kelestarian lingkungan kawasan pesisir.
Secara yuridis, usulan ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Semangat pengaturannya menekankan pengelolaan wilayah pesisir untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat serta hak masyarakat untuk memperoleh manfaat dari pengelolaan wilayah pesisir.
Sebagai dasar analisis dan kajian, saya merujuk pada pendapatan PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk tahun 2025 yang tercatat sebesar Rp1.121,21 miliar. Rinciannya meliputi pendapatan dari tiket masuk Pintu Gerbang Utama Ancol sebesar Rp254,94 miliar, pendapatan tiket wahana wisata sebesar Rp482,76 miliar, serta pendapatan non-tiket sebesar Rp383,51 miliar. Adapun jumlah pengunjung sepanjang tahun 2025 tercatat sebanyak 9.621.754 orang, dengan laba bersih tahun berjalan sebesar Rp179,96 miliar.













