Ia menekankan bahwa Wali Kota Bandung harus menjadi *leader* dalam penyelesaian konflik ini—bukan menyerahkan tanggung jawab kepada pihak eksternal atau menunggu intervensi dari luar.
“Perangkat birokrasi terkait harus digerakkan sebagai leading sector untuk mengembalikan fungsi Bunbin sebagai sarana wisata, edukasi, dan konservasi yang bermanfaat bagi publik, sekaligus sebagai aset produktif yang memberikan kontribusi pendapatan asli daerah,” ujarnya.
Untuk mempercepat penyelesaian, Firman merekomendasikan pembentukan tim asistensi transisi yang terdiri atas perwakilan Pemkot, teknokrat independen, serta praktisi pengelolaan konservasi dan taman satwa.
Tim ini diharapkan mampu merancang skema pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
