Pemerintah berusaha menjustifikasi langkah ini sebagai strategi rekonsiliasi nasional di tengah polarisasi politik yang tajam. Analis politik Denny JA berpendapat, amnesti dan abolisi ini adalah upaya pemulihan harmoni dan konsolidasi kekuasaan.
Namun, apakah rekonsiliasi bisa dibangun di atas kompromi yang merusak prinsip keadilan? Tom Lembong dari kubu Anies Baswedan dan Hasto Kristiyanto dari PDIP adalah figur politik penting. Langkah ini menimbulkan spekulasi bahwa hukum menjadi alat barter politik untuk menjaga keseimbangan elite, bukan instrumen keadilan.
Jika praktik seperti ini dibiarkan, konsekuensinya serius. Pertama, hukum menjadi relatif dan bergantung pada kedekatan politik. Kedua, kepercayaan publik terhadap lembaga hukum terus terkikis. Ketiga, lahir preseden moral berbahaya bahwa kekuasaan dapat membebaskan koruptor.
