Cimahi, BEDAnews
Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi mengakui baru memiliki 27 kendaraan pengangkut sampah, sehingga menjadi kendala teknis di lapangan, saat harus dilakukan pengangkutan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
Menurut Kepala Bidang Kebersihan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Cimahi H. Ade Ruhiyat, jika musim hujan tiba sejumlah alat pengangkut sampah mengalami kendala teknis, sehingga pengangkutan sampah dari tempat penampungan sementara (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) menjadi terhambat dan terjadi antrian alat pengangkut di TPS.
“Kami baru memiliki 27 armada mulai kendaraan roda dua hingga empat, jumlah ini memang masih dikatakan kurang untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat Cimahi,” jelas dia.
Meski begitu, kata Ade, DKP tetap memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dengan melakukan aktivitas kebersihan di sejumlah tempat dan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA. Untuk menjaga kebersihan kota, sedikinya 76 pasukan ‘kuning’ bergerak stiap pagi hari untuk membesihkan sejumlah jalan protokol di Kota Cimahi, karena volume sampah yang harus diangkut ke TPA mencapai 1407 meter kubik setiap harinya.
Dikatakannya, pada 2011 retribusi sampah yang masuk ke kas Pemkot Cimahi baru sekitar Rp. 974 Juta. Hal ini tak sebanding dengan biaya operasional yang dikeluarkan, namun karena permasalahan sampah merupakan salah satu kewajiban pemerintah dalam menjaga sanitasi lingkungan dan kesehatan masyarakat, penanganan sampah di Kota Cimahi terus dilakukan para petugas dilapangan.
“Sesuai dengan Perda nomor 2 tahun 2012, kami menerapkan tiga katagori untuk penarikan retribusi sampah, yaitu berdasarkan kepada pemakaian KWH listrik rumah tangga,“ paparnya.
Dia menyebutkan, bagi warga yang memakai listrik diatas 1300 KWH dikenakan retribusi sebesar Rp. 8000, dan warga yang memakai listrik 450-900 KWH dikenakan retribusi Rp. 6.500, sedangkan warga yang memakai listrik 450 retribusi sampahnya dikenakan Rp. 5.000 setiap bulannya. Tarif tersebut berlaku untuk pengangkutan sampah dari TPS ke TPA, sedangkan dari rumah warga ke TPS merupakan kebijakan dimasing-masing lingkungan. Penetapan besaran retribusi itu, supaya ada keadilan di masyarakat.
Ade menghimbau kepada masyarakat, dalam membersihkan sampah hendaknya tidak dilakukan dengan cara dibakar, karena hal itu sudah diatur dalam Undang-undang nom8 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Bahkan dalam perda nomor 2 tahun 2012, jika ada yang melakukan pembakaran sampah dikenakan sanksi tiga bulan kurungan atau denda 3 kali pembayaran retribusi. (Bubun M)
