Bandung, BEDAnews
Sampai hari ini, fungsi pengawasan DPRD belum secara detail diketahui apa saja pengawasan yang harus dilakukan. Selama ini pengawasan yang dilakukan DPRD hanya sebatas rapat kerja dan sifatnya hanya represif tidak prefentif.
Padahal idealnya ketika anggaran sedang dilaksanakan atau sebelum dilaksanakan, kita juga ingin tahu Dokumen Pelaksanaan Anggarannya (DPA)nya, kemudian pada saat dilaksanakan kita juga ingin tahu, apa sesuai nggak dengan DPAnya.
Hal ini ditegaskan Drs. Deden Darmansah anggota Komisi A DPRD Jawa Barat, saat ditemui Bedanews di ruang kerja Komisi a DPRD Jabar. Jlo. Diponegoro Bandung, Rabu (7/10)
“Selama ini fungsi pengawasan kita tidak sampai kesana, oleh karena itu dengan Raperda inisiatif Komisi A, kita ingin membuat Raperda inisiatif fungsi pengawasan DPRD, kita ingin fungsi pengawasan DPRD ini jelas,” tegas Deden.
Selama ini fungsi pengawasan itu tidak ada wadahnya, apakah badan pengawasan DPRD, ujar Deden. Setiap komisi juga melakukan pengawasan tetapi hanya sebatas rapat kerja, kemudian juga paling kunjungan kerja, kunjungan kerja juga kita tidak punya dokumennya, tidak punya DPA masing-masing kegiatan, nah ini yang ingin kita perjelas, sehingga 3 fungsi DPRD ini nantinya akan terwujud, seperti anggaran, legislasi dan pengawasan ini yang belum maksimal dilakukan DPRD, tegas Deden.
“Bagaimana kita ingin mengakses DPA, Pergub penjabaran APBD, sampai saat ini kami sulit untuk mengakses itu, dan kami seolah dididik untuk menjadi anggota DPRD Daerah pemilihan, kalau dapil saya Karawang Purwakarta, Kami OK! Beberapa anggaran daerah Purwakarta dan Karawang yang berasal dari Provinsi Insya Allah, saya tahu walupun tidak semuanya, tetapi ketika kita bicara Tasikmalaya Garut saya tidak bias,” ungkapnya.
Akses kecil itu yang tidak dimiliki. Oleh karena itu dengan Perda Pengawasan kita lanjut Deden, akan memaksa Pemerintah Provinsi untuk memberikan akses terhadap program dan kegiatan di Jawa Barat, bukan sekedar daerah pemilihan, tegas Deden. (Hermanto)
