Bandung, BEDAnews
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat dalam masa sidang ke III tahun anggaran 2012, akan membahas program legislasi daerah (Prolegda) sebanyak 3 raperda inisiatif dewan dan 12 raperda usulan pemprov Jabar.
Usulan Prolegda tahun 2013 dan 12 Raperda Pemprov Jabar tersebut, disampaikan dalam sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Jabar Ir. Irfan Suryanagara didampingi Wakil Ketua H.Rudy Harsa Tanaya dan H. Uu Rukmana, pada Selasa (6/11/2012) malam.
Tiga usulan Raperda inisiatif yang disampaikan Badan Legislasi DPRD Jabar, terdiri dari Pengelolaan dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan; Raperda Kota Layak Anak di Jawa Barat; dan Raperda Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD. Sedangkan 12 raperda usulan Pemprov Jabar disampaikan langsung oleh Gubernur Jabar Ahmad Heryawan.
Dalam Nota pengantarnya, Gubernur Ahmad Heryawan mengatakan, dalam kurun waktu 2008 sampai saat ini, Pemprov. Jabar telah menetapkan 105 Peraturan Daerah. Hal tersebut menunjukkan kinerja di bidang legislasi sangat tinggi, bahkan dalam skala nasional.
Capaian tersebut mencerminkan hubungan harmonis dan sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan DPRD Provinsi Jawa Barat, yang selayaknya terus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan terutama dalam tahapan implementasi, sehingga tercapai optimalisasi hukum dalam substansi, struktur dan budaya hukum, yang harus diimbangi dengan penegakkan hukum yang terstruktur, ungkap Heryawan.
Adapun ke-12 Raperda yang disampaikan Gubernur terdiri dari : Raperda tentang Pembinaan Kinerja dan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Jamkrida Jabar; Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Garis Sempadan Jalan; Raperda tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Raperda tentang Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Jawa Barat; Raperda tentang Satu Data Pembangunan Jawa Barat; Raperda tentang Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat; Raperda tentang Penyelesaian Kerugian Daerah; Raperda tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Corporate Social Responsibility); Raperda tentang Penyertaan Modal pemerintah Daerah pada PT. Agro Jabar; Raperda tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; dan Raperda tentang Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika. (hermanto)
