Jakarta, BEDAnews.com
Kehadiran Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia (Lemtari) memang sebagai organisasi tidak bertujuan politik praktis. Namun seiring dengan urgensinya.
Lembaga ini kedepan jelas akan dibutuhkan dalam memenuhi tuntutan zaman, maka Lemtari ingin berkontribusi bagi bangsa dan Negara ini agar sendi-sendi kehidupan masyarakat memfungsikan hukum adat yang ada di masing-masing daerah.
“Kerja keras lima tahun kedepan kami usulkan harus ada kementerian khusus adat istiadat, minimal setingkat badan Negara. Sehingga jika ada kementerian adat istiadat maka kebudayaan kita masukkan didalamnya. Juga kesenian dan pariwisata sudah tentu masuk didalamnya,” tutur Ketua Umum DPP Lemtari, Suhaili Husein Datuk Muda kepada wartawan saat berkunjung ke secretariat DPP lemtari di Kawasan Jakarta Barat.
Dan saat ini, kata Suhaili, yang dibesar-besarkan adalah kebudayaannya sedangkan adat istiadatnya dinomor duakan sehingga yang terjadi untuk mengantisipasi budaya orang lain tidak bisa, akan tetapi kalau adat istiadat yang dinomorsatukan maka akan mamapu melindungi dan mengantisipasi serbuan budaya asing.
“Karena itu perlu dipahami bahwa hanya hukum adat yang mampu memproteksi dan memfilter adanya budaya asing,” jelasnya.
Ditambahkan Suhaili, bahwa bila ketiga hukum itu bersatu maka kuatlah negeri kita dari serangan budaya asing. Kalau didalam hukum agama adalah untuk memlihara moral, serta akhlak ummat,” pungkasnya. (M. Harun).













