Bandung. BEDAnews.com
Untuk lebih memahami permasalahan Tax amnesty dan berdiskusi untuk kesamaan pandangan mengenai masalah tax amnesty DPRD jawa barat melakukan sosialisasi Tax amnesty dengan menghadirkan Kepala KPP Pratama Bandung Cibeunying bersama jajarannya.
Sosialisasi yang dipimpin Ketua DPRD jabar Ineu Purwadewi Sundari, dilaksanakan di Ruang sidang paripurna DPRD jabar, kota Bandung Senin (29/8)
ini dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Jawa Barat yang dipimpin oleh Ketuanya
Dikatakan Ineu, selain untuk mendapatkan informasi terkait pengampunan pajak atau tax amnesty adalah juga dalam rangka diskusi untuk mendapatkan kesamaan pandangan terkait implementasi atau penerapan undang-undang ini.
“Sosialisasi yang kami inisiasi ini adalah agar kita bisa berdiskusi mengenai undang-undang ini, serta implementasinya agar dicapai kesamaan pandangan” urai Ineu
Sementara Kepala KPP Paratama Bandung Cileunyi Andi Setiawan menyatakan. Undang-undang tax amnesty sendiri menurut Andi lahir sebagai konsekuensi dari kondisi perekonomian global yang mengalami penurunan serta berlakunya era pasar terbuka akan diberlakukannya pertukaran data perpajakan (Automatic Exchange of Information/AEoI) pada 2018 mendatang.
“Program pengampunan pajak ini hanya berlaku sampai dengan 31 Maret 2017, karena itu kami mengimbau para wajib pajak untuk memanfaatkan kesempatan mendapatkan amnesti pajak ini sebelum diberlakukannya keterbukaan informasi secara global di 2018 nanti,” demikian dikemukakan Andy saat memberikan penjelasan mengenai tax amnesty.
Andi juga menjelaskan sejak pemberlakuan tax amnesty 1 Juli 2016 lalu, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying mencatatkan uang tebusan tax amnesty lebih dari Rp14,7 miliar. Nilai tebusan tax amnesty tersebut juga menjadikan KPP Pratama Bandung Cibeunying menempati peringkat terbaik sementara se-Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat I.(mantz)













