Cimahi, BEDAnews
Para Buruh yang tergabung dalam SPN dan SBSI Kota Cimahi melakukan aksi penolakan UU BPJS-SJSN, di gedung DPRD Kota Cimahi, Selasa (23/10). Partai Politik, anggota DPR, Pemerintah, LSM dan beberapa elit serikat pekerja dan serikta buruh dinilai kesurupan dengan ikut mendukung lahirnya Undang-Undang BPJS-SJSN.
“Beberapa serikat pekerja mati-matian mempromosikan dengan janji bahwa kedua undang-undang tersebut akan mensejahterakan pekerja dan masyarakat karena akan menggratiskan semua biaya pelayanan kesehatan di rumah sakit,” kata Dadan Sudiana, Ketua DPC Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kota Cimahi, disela-sela aksi unjuk rasa sekitar seribu buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN) dan Serikat Buruh sejahtera Indonesia (SBSI) 1992.
Menurutnya, ambisi dan pencarian identitas diri para elit politik dan petinggi serikat pekerja menjadi biang keladi lahirnya Undang Undang BPJS-SJSN yang nyata-nyata bukan mensejahterakan rakyat, tapi menambah penderitaan rakyat. Pasalnya, Peraturan Ketenagakerjaan bersifat khusus dan spesial dalam melindungi para pekerja sampai meninggal dunia dan penyakit yang timbul dari hubungan kerja.
Dengan UU BPJS-SJSN maka jaminan sosial para pekerja beserta keluarganya terampas, karena dalam UU BPJS tidak mengatur hal yang berlaku khusus, sehingga pengawasan ketenagakerjaan berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 1951 tentang pengawasan ketenagakerjaan tidak dapat diterapkan dalam mengawasi jalannya BPJS-SJSN.
BPJS, kata dia, mengatur apabila pengusaha tidak mendaftarkan pekerjanya dan tidak membayar iuran kepada asuransi jaminan sosial akan dikenai sanksi pidana delapan tahun dan denda satu milyar rupiah. ”Jika terjadi pengusaha dipenjara siapa yang akan membayar iuran para pekerja, bagaimana bila sakit, kecelakaan kerja atau meninggal dunia, siapa yang akan bertanggungjawab ?”, tuturnya.
Hal yang sama diungkapkan Ketua SBSI 1992 Kota Cimahi Asep Jamaludin. Menurutnya, dalam undang-undang sebelumnya jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, kematian adalah hak pekerja beserta keluarganya . Bahkan pelaksanaan kewajiban pengusaha atas jaminan sosial tenaga kerja telah diwujudkan dengan program Astek, yang kemudian berubah menjadi program Jamsostek.
“Setiap pekerja dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja seperti tertuang dalam UU Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek, “ ulasnya.
Lahirnya UU BPJS-SJSN, kata Asep, telah memaksa rakyat untuk menghilangkan haknya dalam memperoleh jaminan sosial dan jaminan pelayanan kesehatan (JPK). Dalam UU BPJS tidak ada nilai sosialpun yang terkandung sebab pekerja diwajibkan membayar iuran tiap bulan bila ingin mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan.
Hal yang sama akan diberlakukan kepada masyarakat umum yang harus membayar iuran tiap bulan, jika ingin mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
”Ini potret tragis bangsa ini, dan ada indikasi rekayasa pembenaran profit bisnis dibalik Undang-undang BPJS. Ini juga merupakan upaya lepas tanggung jawab pemerintah dalam hal jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat,” jelasnya.
Selain menolak UU BPJS-SJSN, para buruh juga meminta agar pemerintah menaikan Pendapatan Tida Kena Pajak (PTKP) menjadi 200 persen dari PTKP sekarang, fungsi tugas dan tanggung jawab Disnaker tidak lagi dibawah kewenangan wali kota tetapi menjadi kewenangan Kementerian Tenaga kerja langsung, alasannya karena brurh hanya mendapatkan upah minimum, sedangkan PTKP sekarang adalah Rp. 1,350.000/bulan. Selain itu, sejak adanya otonomi daerah pelanggaran ketenagakerjaan semakin marak, karena ada intervensi dari pemda setempat dalam mempengaruhi pegawai pengawas ketenaga kerjaan. (Bubun)
