Bandung, BEDAnews
Keberadaan Banleg serta adanya UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan, semakin memperkuat kedudukan DPRD dalam hal ini Badan Legislasi dengan fungsi legislasinya, sehingga Sekretariat DPRD harus jemput bola untuk mendorong Alat Kelengkapan Dewan (AKD) untuk menyiapkan Raperda Inisiatif.
Hal tersebut dikatakan Sekretaris DPRD (Sekwan) Jabar, Ida Hernida, SH., M.Si kepada anggota Badan Legislasi DPRD Kabupaten Poso, saat melakukan kunjungan kerja ke Sekretariat DPRD Jabar, Jum’at (19/10) di Ruang Banleg DPRD Provinsi Jawa Barat.
Dikatakan Ida, pihaknya harus pro aktif dengan menyampaikan nota kepada Pimpinan DPRD agar AKD dapat segera mengusulkan Raperda Inisiatif minimal judulnya untuk dimasukan dalam Program Legislasi Daerah setiap tahunnya.
Menurut Ida, UU No. 12 Tahun 2011, telah memperkuat Badan legislasi dengan memiliki kewenangan untuk menarik Raperda Usulan Eksekutif menjadi Raperda Inisiatif Dewan sehingga karenanya fungsi Banleg Semakin kuat.
Lebih lanjut dijelaskan Ida, pihaknya memfasilitasi apa yang dibutuhkan Banleg dalam melaksanakan tugasnya, seperti memfasilitasi kebutuhan tenaga ahli atau pakar dalam rangka menyusun naskah akademis atau dalam rangka pembahasan Raperda yang telah disepakati.
Sementara terkait masalah koordinasi dengan pihak eksekutif mengenai Raperda yang akan dimasukan dalam Prolegda, dikatakan Ida selama ini DPRD Provinsi Jawa Barat selalu aktif dan intens untuk menjalin komunikasi dengan koordinasi dengan pihak eksekutif dalam hal ini Biro Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat, sehingga keduanya bisa saling bersinergi.
"Bahkan untuk Prolegda Tahun 2013 nanti, saat ini Banleg DPRD Provinsi Jawa Barat sudah mulai melakukan rapat-rapat pembahasan khususnya dengan Biro Hukum serta OPD terkait," katanya.
Sedangkan mengenai pembiayaan pembahasan prolegda, serta mekanisme pembahasan, Sekretaris DPRD yang didampingi Kabag Perundang-undangan Deny Yusuf, mengatakan Sekretariat Dewan tidak menganggarkan secara khusus untuk Badan Legislasi, namun pembiayaannnya ada di berbagai sektor kegiatan, diantaranya untuk pakar atau tenaga ahli dan kegiatan lain dan semuanya disesuaikan dengan Standar Biaya Gubernur.
Pembahasan Raperda di DPRD Jawa Barat, Ida melanjutkan, selama ini dilakukan oleh Pansus meskipun aturan membolehkan Raperda dibahas oleh Komisi atau Komisi Gabungan.
"Selama ini kami menggunakan mekanisme pembahasan oleh Pansus, baik itu Pansus Besar atau Kecil tergantung jumlah anggotanya dan satu pansus biasanya membahas tiga atau lima Raperda," jelasnya. (hermanto)
