Soreang, BEDAnews
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung, mulai mengkaji usulan pemekaran Kabupaten Bandung Timur (KBT) dan hasilnya secepatnya akan disimpulkan layak atau tidaknya.
"Besok kami akan membahas kesimpulannya di Badan Musyawarah (Banmus), tapi memang sifatnya masih di internal dewan saja," kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung Sugiyanto, kepada Wartawan, Senin (15/10/2012).
Diuraikan Sugianto, kajian hukum soal KBT sudah dimasukan ke dalam buku putih, tinggal menetapkannya di Bamus. Apakah rekomendasi KBT ini layak dibentuk atau tidak, katanya.
Kajian hukum lanjutnya, sudah dilakukan dari dokumen yang ada di DPRD, hasil kajian menunjukkan ada beberapa data yang tidak sinkron, yakni konsistensi dari penataan wilayah yang sebelumnya ada 11 kecamatan, tapi di inisiator KBT sekarang menjadi 15 kecamatan. "ini ada inkonsistensi dengan dokumen sebelumnya," ucapnya.
Mengacu pada Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2007 tentang Pemekaran dan Penggabungan Daerah Otonom Baru, menyebutkan bila dukungan masyarakat harus disetujui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masing-masing desa. "Kami mempertanyakan, sebab dalam dokumen namanya asosiasi BPD tingkat kecamatan," ujarnya.
Ditambahkannya, jika kajian hukum sudah disepakati di Bamus, pihaknya akan mengirim surat kepada pimpinan DPRD yang disampaikan ke stakeholder dan ditembuskan kepada Bupati Bandung. (hargrib)
