Bandung, BEDAnews
Hasil kajian Pusat Kajian politik (Puskapol) UI, menyatakan bahwa kehadiran kaum parlemen di Jawa Barat yang telah mencapai 25 orang, ternyata belum dirasakan keberadaanya bagi peningkatan kesejahteraan kaum perempuan itu sendiri.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Kaukus Perempuan DPRD Jawa Barat Ganiwati, SH, menyebutkan kenyataan ini sebagai otokritik dimana perempuan mengangap keterwakilan 25 persen itu yang seyognyanya ingin mensejahterakan kaum perempuan tetapi ternyata dari perempuan-perempuan itu belum merasakannya,
“Ini merupakan suatu otokritik bagi kami, ini merupakan kritikan bagi kami sebagai perempuan parlemen,” kata Ketua Kaukus Perempuan DPRD Jawa Barat, Ganiwati, SH, kepada Bedanews.com di sela kegiatan presentasi hasil riset pusat kajian politik Fisip Universitas Indonesia, di Bandung Rabu (10/10).
Satu hal juga tetapi tidak bisa disamaratakan hasil penelitian itu, yang menyatakan bahwa perempuan parlemen itu sulit untuk ditemui. Begitu sulitnya, sehingga kadang-kadang untuk mengkomunikasikan satu hal yang ada di lapangan, itu sulit untuk dapat dilakukan.
“Tetapi hal ini akan kami pertanyakan, karena kami sendiri di Kaukus Perempuan itu sudah ada tempat, bahkan ada tenaga yang menunggui dan siap untuk melayani apa yang dibutuhkan,” ungkapnya.
Diakuinya, memang ada hal-hal yang harus diperbaiki kedalam, seperti sistem perekrutan caleg perempuan yang melalui partai politik-partai politik. Bagaimana menjaring caleg-caleg yang menghayati tupoksinya. Sehingga begitu menjadi dewan, tahu akan tupoksinya yang melekat sebagai anggota dewan. “Ini kayaknya yang menjadi benang merah dengan keinginan rakyat,” jelas Ganiawati.
Menurutnya, dengan 25 persen keterwakilan di Jawa Barat, ternyata masih ada keluhan dari beberapa pihak antara lain, ada anggaran yang belum pro gender, kemudian Perda yang tidak sensitif gender. Hal ini juga lanjutnya, jadi masukan baginya karena bagaimanapun juga ini merupakan hasil penelitian.
“Kita boleh menyanggah, tapi karena ini hasil penelitian secara ilmiah, kita jangan serta merta membantah atau menolak tetapi ini juga harus jadi kajian lagi bagi kami,” ungkap anggota Fraksi Partai Golkar ini. (Hermanto)
