• DISCLAIMER
  • PEDOMAN MEDIA CYBER
  • TENTANG KAMI
  • REDAKSI
  • Contact Us
Jumat, November 20, 2026
  • Login
Bedanews
Advertisement
  • TNI-POLRI
  • Headline
  • Ragam
  • News
  • Politik
  • Edukasi
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Karya
  • Profil
No Result
View All Result
  • TNI-POLRI
  • Headline
  • Ragam
  • News
  • Politik
  • Edukasi
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Karya
  • Profil
No Result
View All Result
Bedanews
No Result
View All Result

Home ยป Puspen TNI Gelar Sosialisasi PPID di Mabes TNI

Puspen TNI Gelar Sosialisasi PPID di Mabes TNI

Asep Budi by Asep Budi
22 Juni 2016
in Tak Berkategori
0
0
SHARES
1
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Jakarta, BEDAnews.com

Sebanyak 74 personel dari 38 Satuan Kerja (Satker) yang berada di bawah Mabes TNI mengikuti Sosialisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) TNI yang diselenggarakan oleh Pusat Penerangan (Puspen) TNI sebagai Pelaksana Utama PPID di lingkup Mabes TNI. Sosialisasi PPID di lingkup Mabes TNI dibuka secara langsung oleh Kapuspen TNI Mayjen TNI Tatang Sulaiman di Aula Balai Wartawan Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur, Selasa (21/6/2016).

Dalam sambutannya, Kapuspen TNI mengatakan bahwa sosialisasi PPID di Mabes TNI bertujuan untuk lebih mengefektifkan peran PPID di Mabes TNI. Melalui sosialisasi PPID ini, diharapkan para peserta dapat menindaklanjuti berbagai hal terkait PPID di satuannya untuk diinformasikan ke Puspen TNI selaku pelaksana utama PPID Mabes TNI. “Dengan adanya sinergitas dan sinkronisasi antara Puspen TNI dan Balakpus serta Satker lainnya, maka upaya pelayanan dan pengelolaan informasi publik sejalan dengan amanat Undang-Undang Nom4 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” ujar Kapuspen TNI.

BeritaTerkait

Perkuat Pencegahan Karhutla, Pasis Sesko TNI Edukasi Masyarakat di Kalimantan Tengah

19 November 2026

Bangun Generasi Tangguh Dan Berintegritas, Koramil 04/Sewon Hadir Di SMAN 1 Sewon

19 November 2026

Lebih lanjut Kapuspen TNI mengatakan bahwa, setiap badan publik yang dananya berasal dari APBN, APBD maupun dari masyarakat, wajib memberikan informasi yang dikuasai kepada masyarakat, karena mendapatkan informasi adalah hak setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang. Mabes TNI sesuai dengan Kep/611/VII/2011 dan Kep/496/VII/2012 membentuk PPID Mabes TNI.  Dengan membuka akses informasi kepada publik diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya sehingga dapat mempercepat terciptanya pemerintahan yang baik (good governance). “PPID merupakan akses bagi badan publik untuk melaksanakan pelayanan ataupun pengelolaan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nom4 tahun 2008,” kata Mayjen TNI Tatang Sulaiman.

Sosialisasi PPID TNI menghadirkan narasumber  dari Komisioner Komisi Informasi Pusat Ibu Henny S. Widyastuti dan Bapak Masdar tentang aplikasi internal. Komisioner Komisi Informasi Ibu Henny S. Widyastuti mengatakan bahwa, semua badan publik yang dananya berasal dari APBN, maka harus tunduk dengan Undang-Undang KIP. “Yang namanya badan publik baik itu lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif dan lembaga lainnya diluar lembaga negara jika mendapat pendanaan APBN atau  APBD maupun dari masyarakat maka wajib tunduk dengan undang undang KIP,” ujar Henny.

Lebih lanjut Henny mengatakan bahwa, Undang-Undang KIP   lahir di era reformasi untuk memenuhi aspirasi publik. Komisioner Komisi Informasi Pusat ini juga mengajak kepada para peserta untuk tidak takut terhadap adanya Undang-Undang KIP karena Undang-Undang KIP justru menjamin setiap badan publik dalam hal informasi baik yang dapat diakses oleh publik atau yang dikecualikan.

“Para pejabat pelaksana PPID jangan merasa risih dengan Undang Undang KIP karena Undang-Undang ini menjamin akan keterbukaan informasi. Undang-Undang KIP  tidak akan membuka seluruhnya karena Undang-Undang KIP itu jelas mengatur mana yang boleh dibuka dan mana yang tidak boleh dibuka untuk publik,” tutur Henny.

Dengan adanya Undang-Undang KIP maka seharusnya sebagai badan publik wajib memenuhi pemohonan informasi dari publik dan apabila tidak dapat memberikan maka akan ada sanki yaitu pidana satu tahun kurungan dan atau denda sebesar Rp. 5.000.000;- untuk satu informasi yang tidak diberikan. Namun jika ada informasi yang seharusnya ditutup dan ternyata dibuka maka dengan sengaja atau tidak sengaja akan disanksi dengan dua kali lebih besar dari pada tidak memberikan informasi. (MR)

 

Previous Post

Bakamla RI Siap Amankan Arus Mudik

Next Post

Prajurit TNI Gunakan Pendekatan Psikologi Anak-Anak Korban Konflik di Darfur

Related Posts

TNI-POLRI

Perkuat Pencegahan Karhutla, Pasis Sesko TNI Edukasi Masyarakat di Kalimantan Tengah

19 November 2026
Headline

Bangun Generasi Tangguh Dan Berintegritas, Koramil 04/Sewon Hadir Di SMAN 1 Sewon

19 November 2026
TNI-POLRI

Panglima TNI Apresiasi Pengabdian Prajurit dan Tegaskan Pentingnya Menjaga Amanah

19 November 2026
Edukasi

DPRD Jawa Barat Dukung Langkah Polda Jabar Dalam Memperkuat Kesiapsiagaan

19 November 2026
Ragam

KETIKA PRESIDEN TERANCAM KEHILANGAN KEMERDEKAAN

19 November 2026
Ragam

Uji Publik Komisi Informasi Publik: Saatnya Badan Publik Keterbukaan Informasi itu bekerja untuk Masyarakat

19 November 2026
Next Post

Prajurit TNI Gunakan Pendekatan Psikologi Anak-Anak Korban Konflik di Darfur

Please login to join discussion

JDIH DPRD Kota Cimahi

LPKL

BEDA Itu pilihan

SERIKAT MEDIA SIBER INDONESIA

MFC - Bedanews.com ยฉ 2021

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result

MFC - Bedanews.com ยฉ 2021