Jakarta, BEDAnews.com
Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya merelease pemusnahan sejumlah Barang-Bukti (Narkoba) berupa 42 kg Shabu cair; 4,8 kg Shabu Kristal, dan sebanyak 109.700 butir pil Ecstasy, di Aula Direktorat Narkoba Markas Polda Metro Jaya, Kamis (16/6/2016).
Wakapolda Metro, Brigjen Nandang Jumantara dalam keterangannya mengungkapkan, BB Narkoba merupakan hasil ungkap kasus periode bulan Maret sampai dengan Mei 2016. “Barang-Bukti Narkoba merupakan hasil ungkap kasus periode Maret sampai dengan Mei 2016,” sambutnya mengawali keterangan.
“Ada 42 kg Shabu cair dalam kaleng dengan 2 orang tersangka BLS alias B (WN. Iran) dan TSG (WNI). Barang ditangkap di TKP Expedisi Aramex Jalan Raya Bekasi Timur, Pulogadung, Jakarta Timur, waktu itu,” terang Wakapolda didampingi Direktur Kombes Jhon Thurman Panjaitan, Kabidkum Kombes Agus Rochmad bersama Kabidhumas Kombes Awi Setyiono, disaksikan perwakilan Kejati DKI dan Kejari Jakarta Barat dan Timur.
Masih di katakan Wakapolda, BB lain yang ikut dimusnahkan berupa 4,8 kg Shabu Kristal diamankan dari tersangka RR, di TKP Jalan Maleo, Bintaro Jaya Sektor IX Kel. Pondok Aren. Tangerang Selatan.
Terdapat sejumlah 109.700 butir pil Inex atau Ecstacy dengan melibatkan 2 orang tersangka berinisial Much alias M (WNI) dan CKP (WN. Malaysia), di TKP depan Apotik Roxy Jalan Mangga Besar IX , Taman Sari, Jakarta Barat.
“Modus operandi selalu berbeda-beda, Narkoba dikemas dalam berbagai bentuk dan jenis benda. Seperti: Genset, Blower, dan pipa paralon. Ini modus Jaringan Guang-zhou. Penggunaan modus ini untuk mengelabui petugas,” ujar Direktur Reserse Narkoba Kombes Jhon Thurman Panjaitan.
“Informasi ini telah kami sampaikan kepada Ditjen Bea dan Cukai selaku pemilik domain yang menguasai seluruh pintu masuk pelabuhan,” ujar Kombes Jhon Thurman Panjaitan, menjawab konfirmasi di Aula Reserse Narkoba.
Para tersangka dikenakan pasal 114 ayat (2) Subsider pasal 112 ayat (2) UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman penjara minimal 5 tahun dan paling lama 20 tahun, atau denda minimal Rp 1 miliar dan paling banyak Rp 10 miliar. (Rac)













