Bandung BEDAnews.com
Keputusan MA yang telah memenangkan ahli waris dan telah memerintahkan PN untuk mengeksekusi atas tanah yang diklaim merupakan asset Pemerintahan Provinsi Jawa Barat dengan bukti sertifikat kepemilikan atas nama Pemrov Jabar dikhawatirkan akan menjadi euforia bagi kelompok masyarakat atau ahli waris untuk menggugat asset milik pemerintah provinsi.
Demikian dikatakan Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Barat Dr. Sunatra kepada wartawan di Bandung Jumat (17/6)
Kasus Dago dikhawatirkan akan memunculkan semacam euforia masyarakat atau ahli waris untuk menggugat asset milik pemerintah. Kasus yang dimulai dari kalahnya pemerintah daerah kabupaten Sumedang pada Gugatan atas Gedung Negara Sumedang yang dimenangkan oleh Yayasan Pangeran Sumedang sehingga berakibat Bupati harus angkat kaki dari Gedung Negara.
“Kalau sampai terjadi gugatan terhadap asset pemerintah yang sifatnya massive, ini akan membahayakan kepada kredibilitas, dan identitas pemerintahan tidak hanya provinsi saja tetapi termasuk pemerintahan di kabupaten Kota di Jawa Barat.”Kata Sunatra
“Karena itu Fraksi Partai Gerindra merasa prihatin dan terenyuh terhadap kasus Dago, dan ini harus jadi pembelajaran bagi pemerintah provinsi, Gerindra mengharapkan Pemprov Jabar jangan sampai terulang lagi kasus Dago.”ucapnya
Sunatra juga mempertanyakan dengan adanya putusan Mahkamah Agung yang memenangkan Ahli waris, maka sertifikat yang dimiliki Pemprov Jabar batal demi hukum, lalu dari mana asal usul sertifikat itu ?. apa langsung dari BPN, kalau sampai BPN memalsukan BPN bisa kena.
“Pemprov harus meneliti kenapa BPN mengeluarkan sertifikat, tahun berapa keluarnya, tentunya ada batas-batasnya . Komisi I dan biro Hukum berkewajiban untuk mengejar ini!” tegas Anggota Komisi III DPRD Jabar ini.@hermantz












