Bandung BEDAnews.com
Keberadaan beberapa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov Jabar yang tersebar di kabupaten Kota di Jawa Barat dinilai lebih memberikan kontribusi dari pada BUMD sekelas PT Agronesia, PT. Migas Hulu, PT. Migas Hilir, dan PT Jawi, sehingga menjadi kewajiban Provinsi untuk menambah permodalannya.
Demikian dikatakan anggota Komisi III DPRD Jawa Barat yang membidangi BUMD DR. Sunatra kepada wartawan di DPRD Jawa Barat. Jl. Diponegoro 27 Bandung. Selasa (7/6/2016)
BPR milik pemprov Jabar sebagai BUMD selain memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat, BPR lebih berpotensi, dan sudah memberikan untung bagi pemerintah daerah berupa deviden.
“Semula sebagai pemegang saham pengendali BPR ini adalah BJB, karena perkembangannya bagus, maka sebaiknya memang saham itu dipegang oleh Pemerintah Provinsi.”Kata Sunatra.
Persoalan yang dihadapi BPR untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah permodalan, karena itu perlu adanya suntikan dana dari pemprov untuk permodalan dan berdasarkan peraturan daerah penyertaan modal provinsi itu merupakan kewajiban Pemprov, bukan kucuran dana yang bersifat temporer tetapi penyertaan modal itu merupakan kewajiban.
Selama ini Bank jabar yang membackupnya tetapi ternyata perkembangannya pesat bahkan bisa menyamai bank jabar di daerah, bahkan ada contoh pembayaran gaji yang tadinya BJB ada yang beralih ke BPR, tingkat kepercayaannya lebih baik.
“Sembilan BPR milik pemprov Jabar ini yang akan mendapat penyertaan modal dengan besaran bervariasi sesuai dengan besar kecilnya, ada yang merupakan gabungan dari PD. PK lembaga keuangan kecamatan, dan BPR yang sudah eksis di kabupaten Kota.”Pungkas Sunatra@her













