• DISCLAIMER
  • PEDOMAN MEDIA CYBER
  • TENTANG KAMI
  • REDAKSI
  • Contact Us
Kamis, November 19, 2026
  • Login
Bedanews
Advertisement
  • TNI-POLRI
  • Headline
  • Ragam
  • News
  • Politik
  • Edukasi
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Karya
  • Profil
No Result
View All Result
  • TNI-POLRI
  • Headline
  • Ragam
  • News
  • Politik
  • Edukasi
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Karya
  • Profil
No Result
View All Result
Bedanews
No Result
View All Result

Home ยป Kongres Advokat Indonesia Sukses Menyelenggarakan HUT ke 8 dan Rapimnas

Kongres Advokat Indonesia Sukses Menyelenggarakan HUT ke 8 dan Rapimnas

Asep Budi by Asep Budi
4 Juni 2016
in Tak Berkategori
2
0
SHARES
1
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Surakarta, BEDAnews.com

Kongres Advokat Indonesia (KAI) berdiri pada tanggal 30 Mei 2008  yang saat ini sedang merayakan ulang tahunnya yang ke 8. KAI sebagai salah satu Organisasi Advokat dan penegak hukum bertekad untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran. KAI lahir karena tuntutan sejarah yang menghendaki Organisasi Profesi Advokat harus di bentuk secara demokratis serta organisasinya pun harus dijalankan secara demokratis pula.

Demikian penegasan Presiden DPP KAI, Adv. Tjoe Tjoe Hernanto Sanjaya, S,H, MH, CLA didampingi Vice President Advokat Heru Notonegoro saat menggelar Jumpa Pers.

Dijelaskannya, selama 8 tahun ini, banyak halangan dan tantangan serta perlakuan diskriminasi  yang di alami anggota KAI, terutama anggota-anggota di daerah seperti: Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia monolak mengambil sumpah advokat-advokat KAI yang sudah memenuhi syarat sebagai advokat, Hakim pengadilan menolak anggota KAI menjalankan profesinya di Pengadilan dengan alasan karena belum di Sumpah Pengadilan Tinggi, Sebagai akibat perlakuan diskriminatif tersebut, sering terjadi ketegangan antara anggota KAI dengan oknum hakim yang memimpin persidangan.

BeritaTerkait

Dandim Tulungagung Hadiri Tradisi Bersih Nagari, Meriahkan Hari Jadi Ke-821 Kabupaten Tulungagung

18 November 2026

Muslim Arbi: Ada Dugaan Oligarki Lakukan Serangan Hitam Secara TSM terhadap Dasco di Medsos

18 November 2026

“Syukur Alhamdulilah, sekitar 6 (enam) bulan yang lalu, Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali mengeluarkan Surat Ketua MA No.073/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 tentang Penyumpahan Advokat, yang kemudian diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi NO.112/PUU-XII/2014 dan NO.36/PUU-XIII/2015 yang memungkinkan anggota KAI yang sudah memenuhi Syarat sebagai Advokat dapat diambil sumpahnya di depan sidang terbuka Pengadilan Tinggi,” ungkap Presiden DPP KAI, Adv. Tjoe Tjoe Hernanto Sanjaya, S,H, MH, CLA, didampingi Sekretaris Jenderal, Adv. Aprilia Supalianto MS, S.H., CLA.

Lanjutnya, dengan Demikian, sejak saat itu berakhirlah perlakuan diskriminatif yang selama ini di alami oleh anggota KAI. Keadaan ini dapat diibaratkan bak Peribahasa HABIS GELAP TERBITLAH TERANG. Dibalik kesulitan akan muncul harapan,  di balik kesusahan ada kemudahan dan semoga harapan tersebut membawa manfaat bagi perkembangan dan penegakan hukum di Indonesia.

Dalam memperingati HUT KAI ke 8 dan dalam rangka RAPIMNAS KAI yang diselenggarakan di Surakarta 3-4 Juni 2016, serta mengamati perkembangan penegakan hukum di Indonesia, maka dengan ini Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia, menyampaikan pernyataan sebagai berikut:

 

1.      DPP KAI mengingatkan para anggotanya agar dalam menjalankan profesinya bertindak professional, mematuhi etika profesi advokat, menjaga integritas dan menjauhkan diri dari perilaku kolutif dalam membela kliennya;

2.      Sejalan dengan itu, DPP KAI mengingatkan anggotanya untuk meningkatkan kompetensi profesi advokat dalam rangka mengantasipasi tantangan kedepan serta pasar global yang menuntut pemberian jasa advokat yang kompeten, kredibel dan bersertifikat (licensed).

3.      Dengan masih berlangsungnya mafia peradilan serta terus berulangnya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap oknum hakim, panitera, kejaksaan, pengacara, maka KAI menghimbau Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, kepolisian dan organisasi advokat untuk merombak system dan mentalitas personilnya untuk menutup peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Untuk itu KAI siap bekerjasama dan bersinergi dalam rangka perbaikan penegakan hukum di Indonesia.

4.      Mengenai putusan praperadilan yang berulang-ulang dan penetapan tersangka yang juga berulang-ulang, KAI menghimbang Kejaksaan Agung untuk menghormati putusan lembaga peradilan. Hal ini untuk menghindari kesan kejaksaan tidak taat hukum, seperti yang terjadi di kejaksaan Jawa Timur. Jika memang kejati Jatim menemukan bukti kuat tentang La Nyala setelah putusan praperadilan itu, sebaiknya dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

5.      Mengenai pelaksanaan hukuman mati. KAI berpendapat pelaksanaan hukuman mati bukanlah cara yang ampuh dalam menanggulangi kejahatan. Oleh karena itu, pihak kejaksaan agung tidak perlu mengekspose secara berlebihan pelaksanaan hukuman mati terhadap narapidana narkoba untuk tidak menimbulkan pro dan kontra yang tidak produktif baik di tingkat nasional maupun internasional, mengingat banyak juga warga negara Indonesia di luar negeri yang terancam hukuman mati dan sedang menunggu eksekusi.

6.      KAI mendukung sikap pemerintah yang akomodatif dengan mengeluarkan Perpu tentang Kebiri bagi pelaku pemerkosaan untuk melindungi anak-anak dari kekerasaan seksual, namun demikian pelaksanaan hukumannya haruslah konsisten and konsekuen. Dan yang lebih penting lagi, pemerintah harus lebih proaktif melakukan langkah preventif/pencegahan yang nyata untuk menghindari makin maraknya tindakan kekerasan seksual terhadap anak-anak, misalnya mencegah makin meluasnya pornografi dan pornoaksi dengan segala sarananya.

7.      Dengan disahkannya UU Pilkada yang memuat tindakan penegakan hukum lebih lanjut atas politik uang (money politics) dalam Pilkada, kita harapkan dapat memperbaiki kualitas demokrasi kita ke depan.

Guna menata profesi advokat ke depan agar lebih kredibel, maka pemerintah dan DPR haruslah memprioritaskan untuk menuntaskan pembahasan RUU Advokat sebab UU Advokat yang ada sekarang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan profesi advokat dan tantangan zaman. (Arman) 

Page 1 of 2
12Next
Previous Post

Rifaiin, S.Pd, MM: Pramuka Dihidupkan Tidak Ada Revolusi Mental

Next Post

Bandung Smart City, Berkembang Pesat dan Positif

Related Posts

TNI-POLRI

Dandim Tulungagung Hadiri Tradisi Bersih Nagari, Meriahkan Hari Jadi Ke-821 Kabupaten Tulungagung

18 November 2026
Ragam

Muslim Arbi: Ada Dugaan Oligarki Lakukan Serangan Hitam Secara TSM terhadap Dasco di Medsos

18 November 2026
TNI-POLRI

Polres Demak Bekali 60 Personel Pemahaman KUHP-KUHAP Baru hingga Praperadilan

18 November 2026
Ragam

Bersama Ribuan Masyarakat Sumut, Bunda Yin Deklarasikan Dukungan Jaga Prabowo

18 November 2026
Ragam

Di Panggung Internasional Seoul, Kepala BKN Perkenalkan Konsep Reformasi ASN Indonesia yang Lebih Humanis dan Digital

18 November 2026
TNI-POLRI

Serunya Outing Class Anak KB Az-Zahro di Makodim 0806/Trenggalek

18 November 2026
Next Post

Bandung Smart City, Berkembang Pesat dan Positif

Please login to join discussion

JDIH DPRD Kota Cimahi

LPKL

BEDA Itu pilihan

SERIKAT MEDIA SIBER INDONESIA

MFC - Bedanews.com ยฉ 2021

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result

MFC - Bedanews.com ยฉ 2021