Jakarta, BEDAnews.com
Dalam rangkaian kegiatan Rapat Kerja Teknis Terpadu, Kementerian Kelautan dan Perikanan, bertempat di Ballroom Mina Bahari III di Jakarta senin 30 mei 2016, diawali dengan penandatanganan Perjanjian Kinerja antara KKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi yang diwakili oleh 6 DKP provinsi yaitu Maluku Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, NTB, Jambi dan Aceh.
Kepala Dinas Perikanan provinsi Maluku Utara pada wartawan (1/06) mengatakan, Penandatanganan perjanjian kinerja ini dimaksudkan sebagai komitmen bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk selalu bersinergi dan saling bekerja sama dalam mendorong pencapaian indikator kinerja pembangunan yang telah ditetapkan.
Lanjut Buyung, Penandatanganan perjanjian kinerja ini disaksikan langsung oleh menteri KP susi pudjiastuti yang hadir dalam pembukaan acara Rakernis Terpadu KKP thn 2017 ini. Penandatanganan kontrak kinerja antara KKP dan DKP Maluku Utara ini dilakukan oleh Kadis Kelautan dan perikanan prov Maluku Utara dan Sekretaris Jenderal KKP Sjarif Hidayat.
Buyung Menjelaskan, Beberapa indikator kinerja yg disepakati dalam perjanjian kinerja ini antara lain yaitu kontribusi PDRB, volume produksi perikanan, nilai tukar nelayan dan pembudidaya ikan, nilai ekspor perikanan, luas kawasan konservasi berbagai program lainnya yang sudah disepakati bersama.
Perjanjian kinerja ini juga, merupakan kebijakan baru kementerian kelautan dan perikanan selama kementerian ini dibentuk. "Kami sangat merespon baik kebijakan ini karena menunjukan itikad baik dan perhatian penuh KKP untuk lebih sinergi dalam pelaksanaan program di daerah.
Dengan ditetapkan dan disepakati secara bersama indikator-indikator kinerja pembangunan KKP ini maka tentu akan dapat diwujudkan pelaksaan program yang lebih terarah dan lebih mengutamakan program2 prioritas sesuai dengan potensi serta kearifan lokal dimasing masing daerah.
Untuk itu, diharapkan dengan ditanda tanganinya perjanjian kinerja ini maka kedepan perhatian pemerintah pusat dalam hal ini KKP akan lebih ditingkatkan lagi teruma pada daerah yang memiliki potensi kelautan dan perikanan yang besar seperti Maluku Utara.
Lanjutnya, sebagai salah satu provinsi yang ditunjuk sebagai perwakilan dinas provinsi se Indonesia dalam penandatanganan perjanjian ini, menunjukan bahwa Maluku Utara menjadi target sebagai salah satu wilayah yang diharapkan dapat mewujudkan pencapaian indikator kinerja KKP pada tahun 2017 nanti.
“Kami berharap tentunya akan ada perhatian khusus KKP dalam pengalokasian program prioritas nasional dan penganggaran APBN untuk tahun 2017 nanti,” pungkas Buyung. (SN)













