Bandung BEDAnews.com
Adanya gugatan beberapa kepala daerah ke MK dan elemen masyarakat terhadap alih kelola pendidikan menengah dari kabupaten Kota ke Provinsi padahal saat ini terjadi disparitas tingkat kompetensi dan kesejahteraan guru, serta rendahnya angka partisipasi pendidikan menengah yang hanya 45.9 persen sangat disesalkan Forum Guru, tenaga administrasi dan orang tua siswa sekolah menengah di jabar yang disampaikan ke komisi V DPRD Jabar.
Diantara pernyataan sikapnya yang disampaikan kepada anggota Komisi V DPRD Jabar KH. Habib Syarif di ruang rapat Komisi V Jumat (20/5).
Forum yang dikoordinatori Iwan Hermawan ini menyatakan. Menyesalkan adanya gugatan Yudisial review oleh kepala cderah yang memiliki PAD tinggi tanpa mempertimbangkan daerah lain yangh PADnya rendah.
Forum juga mendukung pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan ke Pemprov, serta meminta Pemprov jabar dan DPRD mempersiapkan pelaksanaan kewenangan pengalihan tersebut pada tahun 2017 dengan menyutujui RAPBD untuk membiayai pengalihan kewenangan tersebut.
Mensikapi aspirasi yang disampaikan tersebut KH. Habib Syarif mengatakan, apa yang menjadi aspirasi elemen masyarakat diapresiasi dengan positif. Tidak terkecuali bagi guru dan komponen lainnya termasuk tenaga administrasi dan orang tua siswa, perjuangan soal pendidikan lantaran adanya ketidakseimbangan penganggaran ditingkat kabupaten kota dari pusat.
“Kami sedang mencoba titik temu untuk kalangan yang menolak alih kelola SMA/SMK ini. Padahal kebijakan ini sebuah kemajuan dalam bidang pendidikan.”Katanya.
Lebih jauh dikatakan politisi PPP Jabar ini, diakuinya memang ada penurunan paradigma terhadap guru saat ini. Karena itu kita akan terus memperjuangkan hak guru, sekalipun dimasa transisi seperti saat ini," katanya.
Iwan yang juga merupakan guru di Kota Bandung ini menambahkan,permasalahan daerah sudah kompleks dalam menyuarakan aspirasi, dinamika yang terjadi malah adanya polemik di pemerintah kabupaten kota dengan intervensi pemerintah untuk menolak pengalihkelolaan SMK/SMA.
Sehingga hal itu berdampak negatif bagi kegiatan belajar mengajar. Kebijakan yang sudah ada pun sulit untuk diimplementasikan lantaran adanya intervensi tersebut.@hermantz













