Ternate, BEDAnews.com
Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku Utara, khususnya di Bidang KP3K menggelar sosialisasi perungang-undangan di Bidang pengelolaan ruang laut dan pengelolaan Jasa Kelautan, yang dihadiri kepala DKP kabupaten / kota dan stekhoder lainnya, belum lama ini.
Kepala Dinas Perikanan Provinsi Maluku Utara, Buyung Radjiloen dalam sambutannya mengatakan, sesui dengan undang undang nomor 27 tahun 2007, undang – uandang No 1 tahun 2014 tentang pengelolahan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil, telah di sebutkan bahwa penyusunan perencanaan dan pelaksanaan reklamasi perlu di atur lebih lanjut dengan peraturan presiden, sehingga presiden RI menetapkan peraturan presiden No 122 tahun 2012 reklamasi wilayah pesisir dan pulau pulau kecil.
Selanjutnya disebutkan bahwa, sumberdaya pesisi dan pulau – pulau kecil adalah sumberdaya hayati yang meliputi Ikan, terumbu karang, padang lamun, Mangrov dan biodata laut lainnya, sementara sumberdaya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut dan sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam permukaan dasar laut tempat istalansi bahwa air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di wilyah pesesir.
Lanjut Buyung, Perpres 122 tahun 2012 juga mengamanatkan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau pulau kecil di lakukan berdasarkan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau pulau kecil (RZWP3K) provinsi, kabupaten/kota, dan rencana tata ruang wilayah RTRW Nasional, Provinsi kabupaten/kota, dengan mempertimbangkan aspek tehnis lingkungan hidup, dan sosial ekonomi.
“Hal ini di latar belakang semakin tingginya tingkat populasi manusia, khususnya di kawasan pesisir yang menyebabkan lahan pembangunan makin sempit,” ujarnya.
Pertumbuhan penduduk dengan segala aktifitas tidak bisa di lepas dengan masahala kebutuhan lahan. Pembangunan yang di tujukan untuk mensejatrakan rakyat telah mengantar pada perluasan wilayah yang tak terbantahkan, yang menyebabkan manusia memikirkan untuk mencari lahan baru, terutama daerah strategis dimana terjadi aktifitas perekonomian yang padat seperti Pelabuhan, Bandara Udara, atau kawasan komersial lainnya, dimana kawasan eksisting yang terbatas luasan dan kondisinya harus di jadikan dan di ubah menjadi lahan yang produktif untuk jasa di bidang kelautan dan kegiatan perkotaan.
Di samping itu, perlu adanya upaya optimalisasi terhadap pengelolahan dan pemanfaatan jasa kelautan yang akhir akhir ini dilakukan secara tidak terkendali, karena pengelolaan jasa kelautan itu sendiri di dalamnya terdapat berbagi kewenangan terkait dengan kewenangan pengelolaan maupun pemanfaatan barang dan jasa, seperti pariwisata Bahari, kelautan pertanian, pertanian, dan pulau-pulau kecil, selain itu pekerjaan umum pemukiman dan lain sebaginya, olehnya itu perlu di ataur sedemikian rupa sehingga tidak terjadi tumpung tindih pengelolaan dan pemanfaatannya.
Buyung pun mengatakan, pembangunan kawasan komersial jelas akan mendatangkan banyak manfaat dan keuntungan ekonomi bagi wilayah tersebut. “Asumsi yang di gunakan, semakin banyak kawasan komersial yang di bangun maka dengan sendirinya menambah pendapatan asli daerah (PAD). Reklamasi memberikan keuntungan dan dapat membantu kota dalam rangka penyediaan lahan untuk berbagai keperluan (pemekaran kota) penataan daerah pantai, pengembangan wisata bahari, dan lainnya. Namun harus di ingat bahwa, bagaimanapun juga reklamasi merupakan bentuk campur tangan tangan (intervensi) manusia terhadap keseimbangan lingkungan alamiah pantai yang selalau dalam keadaan seimbang,Dinamis sehingga akan melahirkan perubahan ekosisitem seperti perubahan pola arus, erosi dan sedimentasi pantai dan berpotensi gangguan lingkungan,” paparnya.
Buyung mengakui, dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, pemerintah Provinsi Maluku Utara memiliki tantangan dan peluang untuk dapat memanfaatkan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau pulau kecil secara optimal dan berkelanjutan, sehingga tantangan kedepan sangat berati bagi pembangunan perikanan yang berkelanjutan di wilayah Provinsi Maluku Utara.
“Pihaknya berharap denagan adanya kegiatan yang di laksanakan ini merupakan ajang untuk mengimplementasikan pelaksanaan kebijakan dalam melaksanakan amanat perundang undangan di bidang pengelolaan ruang laut khususnya Perpres No 122 tahun 2012,” pungkas Kadis. (SN)













