Bandung BEDAnews.
Implementasi UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menggariskan pengalihan pengelolaan jenjang pendidikan setingkat SMA/SMK sederajat yang semula dikelola oleh kabupaten/Kota menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi yang akan mulai diberlakukan pada tahun 2017 yang tinggal hitungan bulan lagi, namun dalam prosesnya sampai saat ini masih dihadapkan kepada beberapa kendala.
Sebagaimana dikatakan anggota Komisi V DPRD Provinsdi Jawa Barat, Sahromi yang mengungkapkan,proses alih kelola ini masih menyisakan sejumlah persoalan di beberapa derah.
“Target pelaksanaan alih kelola sma/smk harus dilaksanakan 2017 mendatang, masih menyisakan sejumlah persoalan dibeberapa daerah, masalah inventarisir aset dan persoalan yang dihadapi masing-masing kabupaten kota tentu berbeda-beda.”
Tetapi kendala di tingkat kabupaten kota terutama berkaitan dengan masalah anggaran, karena itu, DPRD Jawa Barat mendorong optimalisasi peningkatan operasional sekolah melalui APBD provinsi untuk memenuhi kebutuhan masing-masing sekolah sma/smk agar berjalan dengan lancar.
“Kebijakan ini harus diimplementasikan daerah agar terlaksana dengan baik. Juga untuk menghindari stagnasi dari aspek SOTK. Terlebih target pelaksanaan alih kelola sma/smk harus dilaksanakan 2017 mendatang.”kata Sahromi@












