Bandung BEDAnews.com
Kekhawatiran akan terjadinya permasalahan penggusuran seperti yang terjadi di Ibukota Jakarta Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat mendorong penguasaaan asset milik pemprov Jabar secara maksimal.
Demikian dikatakan Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat H. Syahrir, SE ketika ditemui BEDAnews di ruang kerjanya, Selasa (11/5).
“Sampai saat ini pengelolaan asset pemprov Jabar memang masih ada penyesuaian-penyesuaian yang harus dilalui bukan kendala, penguasaan kita memang ada yang hanya pegang girik atau surat selembar saja, pada saat penyerahannya dulu” kata Syahrir.
Karena itu Komisi I mendorong penguasaan lahan itu lebih maksimal dan tentunya biro asset dibantu Satpol PP, Kepolisian yang memiliki data kewilayahannya masing-masing, dalam pengamanan, dan pengelolaan aset ini, serta kita lebih tekankan lagi untuk sertifikasi atas asset-tersebut.
Politisi Partai Gerindra ini juga mengingatkan. “Kita tidak ingin seperti DKI, jadi sebelum kita menggusur orang penguasaannyalah yang dimaksimalkan, diantaranya dengan mendorong untuk pemagaran dan pemasangan plang nama, agar lebih ketahuan jangan sampai ada penggarap bisa dapat PBB, bisa pasang listrik, itu yang sering jadi masalah.”ungkapnya
Karena itu kita akan mencari solusi terbaik dalam pengelolaan asset pemprov ini agar bisa memberikan hasil yang lebih bermanfaat, bila dikerjasamakan dengan investor. “Jadi jangan lagi ada tanah yang gak ada manfaatnya, mungkin nanti bisa dikerjasamakan, dalam sekian tahun kedepan jadi ada manfaat ekonomisnya.”pungkasnya.@












