• DISCLAIMER
  • PEDOMAN MEDIA CYBER
  • TENTANG KAMI
  • REDAKSI
  • Contact Us
Kamis, November 19, 2026
  • Login
Bedanews
Advertisement
  • TNI-POLRI
  • Headline
  • Ragam
  • News
  • Politik
  • Edukasi
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Karya
  • Profil
No Result
View All Result
  • TNI-POLRI
  • Headline
  • Ragam
  • News
  • Politik
  • Edukasi
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Karya
  • Profil
No Result
View All Result
Bedanews
No Result
View All Result

Home ยป Jokowi Diminta Membuat Peraturan Seumur Hidup Untuk SIM dan Dokumen Surat Kendaraan

Jokowi Diminta Membuat Peraturan Seumur Hidup Untuk SIM dan Dokumen Surat Kendaraan

Asep Budi by Asep Budi
1 Mei 2016
in Tak Berkategori
7
0
SHARES
1
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Jakarta, BEDAnews.com

Neta S Pane, Ketua Presidium Ind Police Watch menghimbau Presiden Jokowi perlu mengelurkan kebijakan agar SIM, STNK, BPKB, dan TNKB masa berlakunya seumur hidup. Desakan ini disampaikannya menanggapi pernyataan Presiden tentang masih buruknya pelayanan SIM, STNK, BPKB, dan TNKB.

“Ind Police Watch (IPW) menilai, buruknya pelayanan di lingkungan lalulintas akibat terlalu banyaknya kepentingan yang bermain, mulai dari kepentingan tingkat tinggi dalam proyek pengadaan hingga kepentinggan tingkat bawah, yakni percalonan. Jika berbagai kepentingan ini masih mengkoptasi, jangan harap pelayanan di jajaran lalulintas Polri akan berjalan ideal, seperti yang diinginkan Presiden Jokowi,” ungkap Neta kepada wartawan melalui siaran pers, (1/5).

BeritaTerkait

Bangga Berkiprah di Industri Semikonduktor Taiwan

19 November 2026

Menimbang Pendamping Kekuasaan: Kala Istana Diuji di Ruang Tamu Rakyat

19 November 2026

Menurutnya, calah satu cara untuk memutus mata rantai kepentingan yang mengkoptasi itu adalah menjadikan masa berlaku seumur hidup untuk SIM, STNK, BPKP dan TNKB. Sehingga aksi percaloan bisa dipangkas. Kemudian proses pengurusan atau pembayaran pajak harus dilakukan lewat bank, misalnya dengan ATM.

“Dengan diterapkannya masa berlaku seumur hidup untuk SIM, STNK, BPKB dan TNKB, proyek penggadaannya tidak lagi menarik perhatian untuk dipatgulipat oleh mafia proyek. Selama ini, setiap tahunnya proyek pengadaan untuk SIM, STNK, BPKB dan TNKB nilainya lebih dari Rp 1,3 triliun, sehingga selalu menjadi inceran mafia proyek,” imbuhnya.

Tahun 2015 misalnya, proyek pengadaan materiil STNK Rp 285,8 miliar, BPKB Rp 274,8 miliar dan TNKB Rp 370,9 miliar. Begitu juga, jika SIM, STNK, BPKB dan TNKB diperpanjang dalam periode tertentu, aksi percaloan akan marak. “Oknum-oknum tertentu cenderung memperlambat proses pengurusan agar masyarakat mengeluarkan dana ekstra untuk calo atau pungli,” tegasnya.

Masih dikatakan, di banyak negara masa berlaku SIM dll umumnya seumur hidup dan pengawasannya diperketat dan hukuman bagi pelanggarnya sangat tegas. Buruknya pelayanan SIM, STNK, BPKB, dan TNKB tidak hanya membuat Presiden kesal, tapi juga kerap membuat citra Polri kian rusak.

Untuk itu Presiden harus segera mendorong perbaikan yang signifikan dalam pelayanan yang dilakukan Polri ini. Apa lagi saat ini pimpinan jajaran Korlantas dari pusat hingga daerah, terutama di lingkungan Polda Metro Jaya sudah diduduki pejabat baru. “Jika mereka tidak mampu membawa perubahan yang diinginkan Presiden, sebaiknya segera dicopot dan diganti dengan pejabat yang berkomitmen tinggi,” pungkasnya. (MR)

 

Previous Post

Jelang TMMD Imbangan, Kodim 0508/Depok Gelar Rakor

Next Post

Sidang LKPJ Setengah Kursi DPRD Jabar Kosong.

Related Posts

Ragam

Bangga Berkiprah di Industri Semikonduktor Taiwan

19 November 2026
Ragam

Menimbang Pendamping Kekuasaan: Kala Istana Diuji di Ruang Tamu Rakyat

19 November 2026
TNI-POLRI

Satlantas Polres Demak Kenalkan Rambu Lalu Lintas dan Sosialisasikan Operasi Zebra Candi 2026 kepada Pelajar

19 November 2026
TNI-POLRI

Kodim 1714/PJ Patroli Gabungan Bersama Polri Gelar Cipta Kondisi di Wilayah Mulia Puncak Jaya

19 November 2026
Prof.Dr.Ahmad Rusdiana,MM/tek.IA
Edukasi

Golden Literacy 2026: Dari Unduhan ke Budaya Baca Kritis

19 November 2026
Ragam

Pertamina Diminta Menelusuri Keterkaitan Bisnis Riza Chalid, yang Merugikan Negara

19 November 2026
Next Post

Sidang LKPJ Setengah Kursi DPRD Jabar Kosong.

Please login to join discussion

JDIH DPRD Kota Cimahi

LPKL

BEDA Itu pilihan

SERIKAT MEDIA SIBER INDONESIA

MFC - Bedanews.com ยฉ 2021

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result

MFC - Bedanews.com ยฉ 2021