Ternate, BEDAnews.com
Permintaan Mentri Koordinator Politik dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut B Panjaitan untuk pembebasan terdakwa kasus dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen putra kembar, Nita Budi Susanti (NBS) dari tahanan rutan Kelas II B Jambula ke tahanan kota rupanya tidak dikabul Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Ternate.
Melalui Humas PN Ternate, Haris Fitra, kepada wartawa Selasa (19/4) mengatakan, permintaan Menkopolhukan terkait dengan kasus pemalsuan dokumen warga negara yang menyeret istri ke-4 mendiang Sri sultan Ternate Hi. Mudaffar Sjah tidak bisa diinterfensi oleh siapa pun. "Tidak ada satu orang pun yang bisa menginterfensi keputusan majelis hakim, jangankan Menkopolhukam, Presiden sekalipun tidak bisa menginterfensi putusan majelis," tegasnya.
Menurutnya, hingga saat ini belum ada pihak yang menyurat ke majelis hakim, terkait dengan permohonan penangguhan penahanan. "Sampai hari ini saya belum menerima surat permohonan penagguhan penahan NBS dari pihak manapun. Kalaupun ada maka itu masih dipertimbangkan majelis, sebab ada mekanisme hukum," ujarnya.
Meski demikian, kata Haris, dirinya mengapresiasi penuh inisiatif Menkopolhukam, akan tetapi, semua keputusan berada ditangan majelis hakim. "Kan proses hukumnya sudah jalan, bahkan saat ini sudah sekali sidang jadi tidak boleh diinterfensi oleh pihak mana pun," tegasnya lagi.
Ia berharap, agar semua pihak dapat menghargai proses hukum dengan menunggu sidang berikut pada Kamis (21/4) dengan agenda pembacaan eksepsi dari terdakwa. "Kalau permohonan itu dikabulkan atau tidak nanti dikaji majelis. Sehingga berbagai faktor permohonan penahanan itu dipertimbangkan," akuinya.
Terpisah, Jogugu Kesultanan Ternate, Mahmud Zulkiram menambahkan, proses hukum perkara tersebut kini masih berjalan sehingga diminta beiarkan proses hukum yang sudah berjalan. "Kami beranggapan, adanya kepastian hukum melalui penegak hukum, maka tidak ada fitnah diantara kita," katanya.
"Jadi, kita mintakan kepada Menkopolhukam, agar dengan kebesaran hati, kasus yang sedang berjalan ini, biarkan diselesaikan melalui jalur hukum, yakni Polda, Kejati dan Pengadilan,"ucapnya.
Sementara itu, Menkopolhukam, Luhut B Panjaitan menuturkan, terkait persoalan ini, pihaknya telah mendiskusikan bersama denga Kapolda, Danrem, Gubernur, dan Jaksa Agung. Setelah didentifikasi masalah tersebut, sebenarnya itu keinginan dari Almarhum. "Tapi, kita juga paham. Yang kita mau, jangan nanti ada ribut-ribut, pasti akan diselesaikan. Kalau niat kita baik, maka akan diselesaikan," singkatnya. (SN)













