Ternate, BEDAnews.com
Provinsi Maluku utara merupakan daerah kepulawan sehingga mengakibatkan adanya perbedaan budaya, adat hingga kualitas pendidikan di masing-masing daerah provinsi Maluku utara, hal tersebut di karenakan tidak ada pemerataan pendidikan di wilayah Maluku utara khususnya di daerah terpencil, demikian diungkapkan ketua PGRI Kota Ternate Hadi Hairudin, saat di temui wartawan, Kamis (13/04) kemarin.
Menurut Hadi, Masalah pendidikan di provinsi Maluku Utara rupanya tidak ada habisnya, olehnya itu pemerintah daerah provinsi Maluku Utara seharusnya memiliki startegi untuk pengembangan dan kemajuan pendidikan di Maluku Utara secara merata, sehingga Maluku Utara dapat menyiapkan generasi yang mampu bersaing dengan daerah- daerah lain.
Lanjutnya, Pendidikan yang seharusnya menjadi hak wajib bagi setiap warga negara Indonesia. Warga Maluku Utara hingga kini masih belum merasakan secara merata, sehingga mengakibatkan rendahnya kualitas pendidikan dari tahun ketahuan.
“Ketidak merataan pendidikan di Maluku Utara ini telah menjadi masalah yang kompleks seakan sulit di selesaaikan, jika tidak segera diselesaikan oleh pemerintah daerah provinsi Maluku Utara dan berbagi stekholder yang ada di setiap kabupaten kota,” tambahnya.
Hadi pun mengatakan, Maluku Utara merupaka propinsi maritim yang masih dalam proses pembangunan untuk mencapai keadaan yang lebih baik, tapi pemerataan untuk kemajuan dan peningkatan pendidikan masih kurang cukusp, terutama untuk daerah tertinggal. Sehingga masyarakat di daerah-daerah tersebut terbengkalai dalam urusan Pendidikan wajib yang diprogramkan oleh pemerintah Maluku Utara sendiri.
“Dengan adanya masalah mutu pendidikan di Maluku Utara dapat mengakibatkan turunnya kualitas sumberdaya daya manusia (SDM) di Maluku Utara,” imbuhnya.
Kualitas pendidikan Maluku Utara jauh dari kata memuaskan, hal tersebut ditambah lagi dengan minimnya sarana dan prasarana pendidikan yang layak bagi setiap warganya. Bahkan di daerah tertentu terlihat jelas masih banyak warga maluku utara yang belum mendapatkan pendidikan sesuai dengan nilai-nilai pancasila dan Tujuan Negara yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Sistem pendidikan di Maluku Utara selalu disesuaikan dengan kondisi politik dan sistem birokrasi yang ada, padahal hal itu bukanlah masalah utama, yang terpenting adalah bagaimana bukti terealisasinya pendidikan yang nyata, termasuk kurangnya pemerataan pendidikan dan mutu pendidikan di daerah-daerah trertinggal yang masih jauh dari kata standar nasional yang telah diberlakukan di daerah-daerah kawasan pendidikan yang sudah sangat maju.
Pihaknya pun mengatakan, Kualitas pendidikan maluku utara saat ini masih rendah dan bisa di bilang memprihatinkan. sering dijumpai bangunan sekolah yang buruk kondisinya. Bahkan sekolah-sekolah yang beratapkan langit pun masih banyak. Siswa tidak mendapatkan pasokan buku yang memadai. Dan yang fatal lagi adalah mahalnya biaya sekolah. Padahal kita semua tahu bahwa pendidikan merupakan hak bagi seluruh warga negara Indonesia. Inilah realita yang dialami dunia pendidikan di Maluku Utara. (SN)












