• DISCLAIMER
  • PEDOMAN MEDIA CYBER
  • TENTANG KAMI
  • REDAKSI
  • Contact Us
Kamis, November 19, 2026
  • Login
Bedanews
Advertisement
  • TNI-POLRI
  • Headline
  • Ragam
  • News
  • Politik
  • Edukasi
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Karya
  • Profil
No Result
View All Result
  • TNI-POLRI
  • Headline
  • Ragam
  • News
  • Politik
  • Edukasi
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Karya
  • Profil
No Result
View All Result
Bedanews
No Result
View All Result

Home ยป Bojonegoro Terpilih Sebagai Percontohan Pemerintah Daerah Terbuka Open Government Partnership

Bojonegoro Terpilih Sebagai Percontohan Pemerintah Daerah Terbuka Open Government Partnership

Asep Budi by Asep Budi
15 April 2016
in Tak Berkategori
0
0
SHARES
1
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Jakarta, BEDAnews.com

Kabupaten Bojonegoro terpilih mewakili Indonesia sebagai daerah percontohan pada ajang “Open Government Partnership (OGP) Subnational Government Pilot Program” atau Percontohan Pemerintah Daerah Terbuka. Berita baik ini akan segera diumumkan resmi oleh Sekretariat OGP dalam waktu dekat. Kabupaten Bojonegoro bersama Kota Seoul (Korea Selatan) dan Kota Tbilisi (Georgia) adalah percontohan pemerintah daerah pertama di Asia, bersanding dengan 13 kota besar di dunia dari 45 kota yang mendaftar pada ajang ini.

Dua pemerintah daerah lain di Indonesia yang turut mendaftar antara lain Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Banda Aceh. Kedua pemerintah daerah sudah menyatakan kesiapan mereka dalam jejaring kerja OGP sebagai ajang bertukar pengalaman, pengetahuan, dan inovasi terkait pemerintah yang terbuka.

BeritaTerkait

DPRD Jawa Barat Dukung Langkah Polda Jabar Dalam Memperkuat Kesiapsiagaan

19 November 2026

KETIKA PRESIDEN TERANCAM KEHILANGAN KEMERDEKAAN

19 November 2026

Proses selanjutnya, Kabupaten Bojonegoro bersama 14 daerah terpilih lainnya akan mendapatkan pendampingan dari Sekretariat OGP untuk menyusun sebuah Rencana Aksi Daerah (RAD). RAD ini akan berisikan sejumlah komitmen untuk memperkuat gerakan-gerakan keterbukaan pemerintah yang sudah ada. Penyusunan RAD akan dipimpin oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat sipil dan organisasi publik lainnya. Salah satu prasyaratnya, pemerintah daerah harus membuka proses pemantauan pencapaian RAD melalui proses konsultasi publik.

Direktur Aparatur Negara, Kementerian PPN/Bappenas sekaligus Koordinator Nasional Open Government Indonesia (OGI), Raden Siliwanti menyatakan, Pemerintah pusat harus berkomitmen membantu mengembangkan setiap inovasi yang dilakukan oleh daerah. Hanya dengan demikian, kita mampu menebarkan benih keterbukaan ke lebih banyak daerah maupun instansi pemerintah pusat lainnya.

Lebih lanjut Siliwanti menambahkan bahwa, upaya ini juga sejalan dengan salah satu agenda prioritas dalam Nawacita Presiden Joko Widodo yang mengamanatkan bahwa pemerintah harus selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

Ditempat yang sama, Bupati Bojonegoro, Suyoto menanggapi, terpilihnya Bojonegoro sebagai percontohan pemerintahan daerah yang terbuka diibaratkan sebagai tumbu oleh tutup (bertemu dengan jodohnya, red). Selama 8 tahun terakhir ini, Bojonegoro mencoba untuk menghimpun kepercayaan publik melalui keterbukaan di segala aspek pemerintahan dan pada akhirnya terbangun pelembagaan partisipasi publik.

“Tujuan akhir adalah, terbangunnya collaborative action  (tindakan bersama) antara pemerintah dan masyarakat. Salah satu bentuknya adalah konsultasi publik rutin di Pendopo Kabupaten Bojonegoro dan memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan informasi kepada publik sekaligus menyerap aspirasi yang akan dicarikan solusinya melalui instansi berwenang di jajaran Pemerintah Kabupaten Bojonegoro,” ungkapnya dihadapan wartawan saat acara "Bojonegoro Pelopori Open Government di Indonesia", Kamis ( 14/4/16) di Pisa Kafe Mahakam, Jaksel.

Lebih lanjut Kang Yoto (panggilan akrab Suyoto, red) telah mengukuhkan kesiapan jajarannya sebagai percontohan bagi Pemerintah Daerah Terbuka OGP. “Kami memastikan jajaran kami akan solid dalam menjamin keterbukaan dan partisipasi publik di pemerintahan daerah. Keterbukaan itu sangat penting artinya untuk menjaga kepercayaan publik pada pemkab. Dimana kepercayaan itu akan menentukan partisipasi publik dalam pembangunan,” tegasnya.

Bagi Kang Yoto sendiri, pilot project open governmet partnership tersebut telah menambah lebih dari 100 daftar prestasi dan inovasi bagi Kabupaten Bojonegoro di tingkat nasional dan internasional. Selain itu Kang Yoto juga kerap diundang sebagai narasumber di berbagai kegiatan di tingkat global.

Program Percontohan Pemerintah Daerah Terbuka OGP ini adalah yang pertama kali dilakukan sejak kemitraan OGP terbentuk di bulan September 2011. Kemitraan ini bertujuan untuk mendukung kemajuan keterbukaan pemerintah sesuai dengan aspirasi dan komitmen nyata sebagaimana dicanangkan oleh setiap negara anggotanya. OGP mendorong negara-negara anggotanya untuk mewujudkan transparansi, partisipasi publik, akuntabilitas dan inovasi dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahannya sebagai konsekuensi alamiah dari suatu negara demokrasi.

Sementara itu, Direktur Eksekutif International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Sugeng Bahagijo, menyambut baik terpilihnya Bojonegoro sebagai pelopor pemerintah daerah terbuka. “Pemerintah daerah merupakan pilar dari Indonesia. Jika keterbukaan hanya berhenti pada pemerintah pusat, maka keterbukaan hanya bersifat parsial. Reformasi keterbukaan ini harus diikuti oleh setidaknya 400-500 pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia. Dengan terpilihnya Bojonegoro sebagai percontohan pemerintah daerah terbuka, maka sekarang adalah kesempatan yang baik bagi pemerintah daerah lainnya untuk belajar ke Bojonegoro. Momentum ini harus digunakan sebagai inspirasi menuju Indonesia yang lebih baik,” paparnya.

Lebih lanjut Sugeng menambahkan, Indonesia sebagai salah satu negara pendiri OGP sekaligus steering committee OGP perlu membuktikan bahwa keterbukaan tidak hanya memberikan manfaat bagi pemerintah dan media semata namun juga kepada seluruh warga negara di manapun. Karena itu partisipasi dan keterbukaan semua kota dan kabupaten di Indonesia adalah mandatory  bukan optional.

Hal ini juga menjadi salah satu prinsip yang dibawa untuk pelaksanaan Agenda Sustainable Development Goals (SDGs), terutama pada Tujuan 16 tentang ‘keadilan, perdamaian, dan tata pemerintahan  yang akuntabel.

Hal serupa ditegaskan oleh Ilham Saenong, Direktur Program TII dan Sulistyo, Indonesian Parliamentary Center, tuntutan bagi OGP untuk menurunkan keterbukaan pada tingkat daerah sudah berlangsung lama, hal itu karena pada dasarnya OGP menawarkan cara keterbukaan yang sama bagi nasional maupun daerah.

“Keterbukaan ini dilakukan dalam tiga aspek, yaitu kepemimpinan bersama, penyusunan rencana aksi bersama, dan pemantauan independen. Kang Yoto adalah salah satu contoh champion yang dimiliki Indonesia, ke depannya harus dipastikan pemimpin Bojonegoro selanjutnya harus bisa memastikan keberlanjutan ini,” jelasnya.

Hadir dalam acara tersebut, Ibu Raden Siliwanti (Direktur Aparatur Negara, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS – RI), Suyoto (Bupati Bojonegoro), Sugeng Bahagijo (Direktur Eksekutif INFID/Steering Committee OGP Indonesia),Ilham Saenong (Direktur Program TII), Sulistyo (Kepala Indonesia Parliamentary Center) (MR)

Teks foto dari kiri ke kanan : Sugeng Bahaijo (Dir.Eksekutif INFID), Beka Ulung Hapsara (Manager Advokasi INFID), Raden Siliwanti (Direktur Aparatur Negara Bappenas), Suyoto (Bupati Bojonegoro), Ilham Saenong (Direktur Program TII), Sulistyo (Kepala Indonesian parliamentary Center).

 

Previous Post

HUT ke 70 Persit Kartika Chandra Kirana PCBS Akmil

Next Post

Simposium Angkatan Laut Berskala Internasional 2016 Resmi Ditutup

Related Posts

Edukasi

DPRD Jawa Barat Dukung Langkah Polda Jabar Dalam Memperkuat Kesiapsiagaan

19 November 2026
Ragam

KETIKA PRESIDEN TERANCAM KEHILANGAN KEMERDEKAAN

19 November 2026
Ragam

Uji Publik Komisi Informasi Publik: Saatnya Badan Publik Keterbukaan Informasi itu bekerja untuk Masyarakat

19 November 2026
TNI-POLRI

Cegah Serangan Hama Penggerek Padi, Peltu Adi Susanto Dampingi Edukasi Petani

19 November 2026
TNI-POLRI

Rumah Warga Kena Angin Puting Beliung, TNI-Polri di Ponorogo Lakukan Perbaikan

19 November 2026
Ragam

Alumni FEUI 77 Gelar Pemeriksaan Kesehatan Bersama Keluarga, Sambut Reuni Akbar 50 Tahun

19 November 2026
Next Post

Simposium Angkatan Laut Berskala Internasional 2016 Resmi Ditutup

Please login to join discussion

JDIH DPRD Kota Cimahi

LPKL

BEDA Itu pilihan

SERIKAT MEDIA SIBER INDONESIA

MFC - Bedanews.com ยฉ 2021

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result

MFC - Bedanews.com ยฉ 2021