Bandung BEDAnews.com
Kalangan anggota DPRD Jawa Barat sangat mendukung aanya pernyataan mendagri yang akan mengevaluasi kendaraan dinas di lingkungan Pemprov Jabar.
Pernyataan ini disampaikan anggota komisi III DPRD Jawa Barat DR. Sunatra, kepada BEDanews di Gedung DPRD Jabar.
“Akang mah sangat berterimaksih kalau Mendagri mau mengevaluasi kendaraan dinas.” Sebutnya.
Sunatra menyebutnya ini juuga sesuai dengan pernyataan Presiden pada saat bertemu, bahwa sebaiknya para kepala daerah baru tetap menggunakan mobil lama.
Terkait dengan pengadaan mobil Sunatra mengatakan. Pengadaan kendaraan itu senilai Rp.160,3 M dilaksanakan dalam 3 tahap 2014, 2015 dan 2016, sampai 2015 di evaluasi di LKPJ APBD 2015 ternyata baru direalisasikan Rp. 154,008 M,
“kita gak tahu persis Rp. 163 Milyar itu untuk siapa saja, jenis mobilnya apa diberikan kepada siapa, dan kalau pejabatnya pakai mobil baru berarti mobil lama ditarik nah mobil lama belum di dum nih, kemana?” tanya Sunatra.
Kami mempertanyakan bagaimana untuk realisasi tahun 2016 bukan permintaan, menanyakan realisasinya, dan tidak hanya untuk dewan, semuanya.secara keseluruhan
Kalau memang kendaraan ini dianggap jadi polemik, kalau memang pemerintah memerlukan dana untuk PON, ini sebetulnya bisa ditangguhkan bisa dialihkan, hanya kalau ini dialihkan ini berarti ada semacam aturan baru karena tidak boleh mengalihkan anggaran begitu saja
“Perlu ada semacam aturan baru, kalau ini dibatalkan misalnya tidak dibelanjakan, ini harus masuk silpa,ini kan tiga tahap 2014, , dan pas 2016 ini diramaikan, disinyaslir oleh pihak eksekutif, padahal kalau kalau mau membocorkan kenapa tidak pada saat pembahasan, tidak sekarang !”pungkas Sunatra Kader FP Gerindra Jabar ini. @hermantz













