Banten, BEDAnews.com
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Pemprov Banten dalam upaya pencegahan korupsi. Pencegahan ini dilakukan melalui kunjungan KPK ke sejumlah SKPD di Pemprov Banten, DPRD Banten, serta sejumlah instansi vertikal yang ada di Banten.
Hal ini terungkap dalam audiensi yang dilakukan antara KPK khususnya Kordinator supervisi pencegahan korupsi (Korsupgah) Asep Rahmat Suwandha dengan Gubernur Banten H. Rano Karno, S.Ip di Pendopo Gubernur Banten KP3B – Kota Serang, belum lama ini.
Selain Provinsi Banten, KPK juga akan bekerja sama dengan lima provinsi lainnya, seperti Sumatera Barat, Riau, Aceh, Papua dan Papua Barat terkait dengan pencegahan tindak pidana korupsi dan dana otonomi khusus.
Korsupgah KPK mengatakan, kerja sama ini nantinya akan difokuskan kepada tiga aspek dalam pemerintahan yaitu perencanaan program khusus pada pengadaan, penganggaran dan pelayanan publik. Karena ketiga aspek tersebut dianggap rentan terjadi penyalahgunaan yang berujung pada tindak pidana korupsi. Aspek ini akan kita bantu dan bagaimana agar berjalan sesuai dengan aturan, baik, tanpa ada praktek-praktek yang tidak patut.
“Untuk itu, pihaknya meminta komitmen dari Gubernur Banten sebagai pimpinaan tertinggi di Provinsi Banten agar dapat bekerja sama dengan KPK dalam melaksanakan upaya pencegahan korupsi tersebut,” ungkapnya.
Rencananya, KPK akan mengunjungi SKPD di Pemprov seperti DPPKD, Dinkes, DBMTR, SDAP, Dindik, Setwan, Inspektorat, BKD, BKPMPT, ULP, para Asisten Daerah, dan instansi vertikal lainnya selama beberapa hari kedepan. Kami ingin memberikan pesan kepada semuanya untuk menuju yang lebih baik.
“Dengan Harapan adanya perubahan bukan hanya pada sistemnya semata tetapi semuanya,” imbuh Korsupgah KPK.
Dalam waktu dekat, KPK akan menyelenggarakan Semiloka Korsupgah Korupsi. Semiloka korsupgah korupsi tersebut diselenggarakan sebagai upaya preventif tindakan korupsi. “Kita akan mengumpulkan semua stakeholder di Pemprov Banten. Kita coba hadirkan piminan KPK dan intansi pusat, kita bikin suatu momen kedepannya seperti apa baik itu deklarasi atau penandatanganan komitmen yang didalamnya sudah ada poin-poin apa yang harus kita lakukan,” ucapnya.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama dengan KPK dalam upaya Korsupgah. Gubernur mempersilahkan KPK untuk mendatangi dan meminta hal-hal yang dibutuhkan KPK dari SKPD yang ada di Pemprov Banten.
Gubernur mengaku, dirinya sangat terbantu dengan kehadiran KPK dalam upaya pencegahan korupsi tersebut. Karena pencegahan korupsi itu tidak bisa dilakukan sendiri, tapi harus sinergis dengan seluruh pihak yang tekait termasuk dengan penegak hukum seperti KPK. Artinya kunjungan (KPK) ini mejadi kekuatan bagi kita untuk lebih baik, jelas Gubernur.
Pihaknya juga sangat mendukung rencana KPK untuk menyelenggarakan semiloka Korsupgah Korupsi dengan mengundang Pemerintah Kabupaten dan Kota, hal ini menjadi kesempatan bagi Pemprov Banten untuk berkoordinasi dengan Kabupaten dan Kota khsusunya mengenai permaslahan aset. Sehingga terjadi sinergitas antara Pemprov dan Pemerintah Kab./Kota dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Banten baru berusia 15 tahun dan masih bisa dibenahi bersama. Permasalah nasionalnya masih soal aset, karena itu kita butuh kordinasi dengan kab./kota, karena sebagian besar aset pemprov itu pelimpahan dari Provinsi Jawa Barat yang sebagiannya ada di pemerintah kab./kota. “Saya yakin banten akan gemilang, tetap harus didukung dari kabupaten dan kota,” jelasnya. (DH/SOL)












