Sukabumi, BEDAnews.com
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nom9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nom2 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Pps BPJS Kesehatan Cabang Sukabumi, Nandang Kushendrayana, SE, didampingi Kepala Bidang Hukum, Komunikasi Publik dan Kepatuhan, Gilang Yoga Wardanu, SH, dalam konferensi pers di Aula Dinsosnakertrans Kota Sukabumi, Rabu, 16 Maret 2016 menjelaskan, setidaknya, ada 3 perubahan penting dalam perpres tersebut.
Pertama, penambahan kelompok peserta Pekerja Penerima Upah (PPU). Dalam hal ini, pimpinan dan anggota DPRD masuk dalam kategori PPU. Iuran JKN bagi peserta PPU yang terdiri dari PNS, Anggota TNI, Polri, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD serta pegawai pemerintah non pegawai negeri, tetap sebesar lima persen (5%) dari gaji atau upah per bulan dengan rincian 3% dibayar pemberi kerja dan 2% dibayar oleh peserta.
Dalam poin ini juga dijelaskan, bagi peserta PPU ada penyesuaian hak kelas perawatan, yakni ruang perawatan kelas II bagi PPU dengan gaji atau upah sampai dengan 4 juta rupiah, dan ruang perawatan kelas I bagi PPU dengan gaji atau upah 4-8 juta rupiah.
Kedua, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, diantaranya penyesuaian rasio distribusi peserta dengan Fasilitas Pelayanan Tingkat Pertama (FKTP) seperti puskesmas, dokter praktek, klinik pratama, dokter praktek perorangan, rasio dokter dan peserta 1: 5.000, dengan distribusi peserta yang lebih merata pada setiap FKTP sehingga layanan kepada masyarakat lebih merata. Kemudian penambahan manfaat layanan kesehatan mencakup pelayanan KB dan pemeriksaan medis dasar di rumah sakit atau UGD.
Poin ketiga tentang perubahan atas penyesuaian iuran. Dalam poin ketiga ini, perlu diketahui oleh masyarakat, bahwa Iuran Jaminan Kesehatan Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) serta penduduk yang didaftarkan pemerintah daerah (para pemegang Kartu Indonesia Sehat) yang sebelumnya sebesar Rp 19.225 menjadi sebesar Rp 23.000 per orang per bulan.
Sementara Iuran untuk kategori Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PPBU) dan Peserta Bukan Pekerja atau yang dikenal dengan Peserta Mandiri untuk pelayanan Kelas III yang semula Rp. 25.500 menjadi Rp. 30.000 per orang per bulan, kelas II semula Rp. 42.500 menjadi Rp. 51.000 dan kelas I yang semula Rp. 59.500 menjadi Rp. 80.000 per orang per bulan. Ketentuan perubahan penyesuaian iuran ini mulai berlaku 1 April 2016.
Pps BPJS Kesehatan Cabang Sukabumi menambahkan, pembahasan Peraturan Presiden ini sudah dilakukan sejak akhir tahun 2014 sesuai dengan peraturan perundangan, bahwa maksimal dalam kurun 2 (dua) tahun, iuran Program JKN perlu dievaluasi. Pembahasan yang melibatkan lintas kementerian, yakni Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan BPJS Kesehatan serta stakeholder lainnya. (MYS)













