Bandung BEDAnews.com
Evaluasi dan pengawasan operasional atas perijinan yang diberikan Pemprov Jabar dalam urusan pertambangan merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Barat, ijin operasional pertambangan yang dikeluarkan pemprov tersebut ibarat anak haram perijinan.
Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat, Drs. H. Dady Rohanady pada forum OPD (organisasi perangkat daerah) Dinas ESDM Jabar dalam rangka penyusunan RKPD (Rencana Kerja Perangkat Derah) tahun 2017, untuk sinkronisasi anggaran dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.
Forum OPD yang dihadiri Komisi IV DPRD Jabar, Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat, Bappeda Provinsi Jabar dan Dinas ESDM Kabupaten Kota se-Jabar ini berlangsung di Kantor Dinas ESDM Provinsi Jabar Jl. Soekarno-Hatta Bandung, Kamis (10/3).
Dadi menilai, ijin yang dikeluarkan Pemprov melalui dinas ESDM ini terbatas dan kurang optimal karena tidak ada mandat atau penugasan untuk melakukan evaluasi dan pengawasan ke kabupaten kota dimana operasional dari ijin yang dikeluarkan Pemprov berada.
Operasional ijin yang tidak terjamah oleh Pemerintah Provinsi karena Kekurangan Sumber Daya Manusia tersebut, parahnya juga tidak bisa disentuh oleh kabupaten Kota, hingga ijin Pertambangan ini ibarat anak haram dibiarkan tidak terurus oleh Pemerintah Provinsi dan tak bisa disentuh Kabupaten Kota .
Melalui perubahan perda no 10 thn 2013 tentang RPJMD yang terkait dengan itu, maka ini menjadi suatu keniscayaan terkait pemberlakuan UU 23 th 2015, sehingga harus ada rasionalisasi atas target-target yang ditetapkan di dalamnya.
“Dan penerbitan ijin seharusnya menimbulkan efek bola salju yang besar, yang pada ujungnya pada peningkatan PAD dan kesejahteraan masyrakat.”Tutur Dady.
Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Jabar ini Juga Lebih jauh menyoroti anggaran elektrifikasi sebesar Rp. 19 Milliar, yang masih menyisakan 6,9 persen atau 2.5 juta masyarakat yang belum mendapat pelayanan listrik di Jawa Barat ini, padahal mereka juga memiliki hak yang sama. Seperti Babakan Madang daerah yang hanya 40 km dari ibu kota negara Jakarta mereka protes karena gak “caang”. Jaringan Listrik mahal …@hermantz













