• DISCLAIMER
  • PEDOMAN MEDIA CYBER
  • TENTANG KAMI
  • REDAKSI
  • Contact Us
Jumat, November 20, 2026
  • Login
Bedanews
Advertisement
  • TNI-POLRI
  • Headline
  • Ragam
  • News
  • Politik
  • Edukasi
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Karya
  • Profil
No Result
View All Result
  • TNI-POLRI
  • Headline
  • Ragam
  • News
  • Politik
  • Edukasi
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Karya
  • Profil
No Result
View All Result
Bedanews
No Result
View All Result

Home ยป Dadi: Ijin Pertambangan Jabar Jangan Lahirkan Anak Haram

Dadi: Ijin Pertambangan Jabar Jangan Lahirkan Anak Haram

Asep Budi by Asep Budi
11 Maret 2016
in Tak Berkategori
0
0
SHARES
1
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Bandung BEDAnews.com

Evaluasi dan pengawasan operasional atas  perijinan yang diberikan Pemprov Jabar dalam urusan pertambangan  merupakan  salah satu  permasalahan yang dihadapi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Barat,  ijin operasional pertambangan yang dikeluarkan pemprov tersebut ibarat anak haram perijinan.

Demikian dikatakan  Wakil Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat, Drs. H. Dady Rohanady pada forum OPD (organisasi perangkat daerah) Dinas ESDM Jabar  dalam rangka penyusunan RKPD (Rencana Kerja Perangkat Derah) tahun  2017,  untuk sinkronisasi anggaran dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.   

Forum OPD yang dihadiri Komisi IV DPRD Jabar,  Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat, Bappeda Provinsi Jabar dan Dinas ESDM Kabupaten Kota se-Jabar ini berlangsung di Kantor Dinas ESDM Provinsi Jabar Jl. Soekarno-Hatta Bandung,  Kamis (10/3).

Dadi menilai,  ijin yang dikeluarkan  Pemprov  melalui dinas ESDM ini  terbatas  dan  kurang optimal karena tidak  ada mandat atau penugasan untuk melakukan  evaluasi  dan pengawasan ke kabupaten kota dimana operasional dari ijin yang  dikeluarkan Pemprov berada.

Operasional ijin yang  tidak terjamah oleh Pemerintah  Provinsi karena Kekurangan Sumber Daya Manusia tersebut, parahnya  juga   tidak bisa disentuh oleh kabupaten Kota,  hingga ijin Pertambangan ini ibarat anak haram dibiarkan tidak terurus oleh Pemerintah Provinsi dan tak bisa disentuh Kabupaten Kota .

Melalui perubahan perda no  10 thn 2013 tentang RPJMD yang terkait dengan itu, maka  ini menjadi suatu keniscayaan terkait pemberlakuan  UU 23 th 2015, sehingga  harus ada rasionalisasi atas  target-target yang ditetapkan di dalamnya.

“Dan penerbitan ijin seharusnya menimbulkan efek bola salju yang besar, yang pada ujungnya pada peningkatan  PAD dan kesejahteraan masyrakat.”Tutur Dady.

Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Jabar ini Juga Lebih jauh menyoroti  anggaran  elektrifikasi sebesar  Rp. 19 Milliar,  yang  masih menyisakan 6,9 persen atau 2.5 juta masyarakat yang belum mendapat pelayanan listrik di Jawa Barat ini,   padahal mereka  juga memiliki hak yang sama. Seperti  Babakan Madang  daerah yang hanya 40 km dari ibu kota negara Jakarta mereka protes karena gak “caang”.  Jaringan Listrik mahal …@hermantz

BeritaTerkait

Perkuat Pencegahan Karhutla, Pasis Sesko TNI Edukasi Masyarakat di Kalimantan Tengah

19 November 2026

Bangun Generasi Tangguh Dan Berintegritas, Koramil 04/Sewon Hadir Di SMAN 1 Sewon

19 November 2026
Previous Post

Disdik Bone Programkan Kunjungan ke Sekolah Percontohan USAID PRIORITAS

Next Post

Dewan Minta Batalkan Penyertaan Modal Rp. 200 M Ke PT BIJB Kertajati.

Related Posts

TNI-POLRI

Perkuat Pencegahan Karhutla, Pasis Sesko TNI Edukasi Masyarakat di Kalimantan Tengah

19 November 2026
Headline

Bangun Generasi Tangguh Dan Berintegritas, Koramil 04/Sewon Hadir Di SMAN 1 Sewon

19 November 2026
TNI-POLRI

Panglima TNI Apresiasi Pengabdian Prajurit dan Tegaskan Pentingnya Menjaga Amanah

19 November 2026
Edukasi

DPRD Jawa Barat Dukung Langkah Polda Jabar Dalam Memperkuat Kesiapsiagaan

19 November 2026
Ragam

KETIKA PRESIDEN TERANCAM KEHILANGAN KEMERDEKAAN

19 November 2026
Ragam

Uji Publik Komisi Informasi Publik: Saatnya Badan Publik Keterbukaan Informasi itu bekerja untuk Masyarakat

19 November 2026
Next Post

Dewan Minta Batalkan Penyertaan Modal Rp. 200 M Ke PT BIJB Kertajati.

Please login to join discussion

JDIH DPRD Kota Cimahi

LPKL

BEDA Itu pilihan

SERIKAT MEDIA SIBER INDONESIA

MFC - Bedanews.com ยฉ 2021

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result

MFC - Bedanews.com ยฉ 2021