Bandung BEDAnews.com
Dalam rangka mensikapi persoalan pembangunan, persoalan masyarakat, persoalan aspirasi masyarakat dan isu-isu yang terkait dengan pemerintahan serta pembangunan yang terjadi, Rakerda DPD PDI Perjuangan Jawa Barat memerintahkan FPDI Perjuangan DPRD Jawa Barat untuk melakukan pengawasan yang konstruktif dan solutif jadi tidak asal bicara tetapi memberikan solusi terhadap permasalahan –permasalahan yang ada.
Demikian dikatakan Wakil Ketua FPDI Perjuangan DPRD Jawa Barat Dedi Hasan Bahtiar, SE dalam keterangannya kepada wartawan di DPRD Jawa Barat Senin (29/2)
Dikatakan FPDIP diarahkan untuk melakukan hal-hal yang sifatnya menjadi landasan di dalam melakukan fungsi budgetting controlling dan legislasi, FPDIP diperintahkan untuk selalu memberikan pengawasan chek and balance jalannya roda pemerintahan di berbagai bidang, melalui Komisi-komisi yang ada di DPRD, secara konstruktif dan solutif terhadap permasalahan–permasalahan yang ada di jawa barat.
Dikatakan Dedi, FPDIP ingin memastikan bahwa fosturAPBD Prov Jabar sebanyak-banyaknya untuk kepentingan masyarakat, bagaimana agar belanja modal yang bisa langsung untuk ke masyarakat itu bisa lebih besar, sehingga anggaran pembangunan ini bisa lebih besar untuk peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM).
Sedangkan terhadap program legislasi DPRD, FPDIP mengharapkan agar DPRD menerbitkan produk hukum atau perda yang selaras dengan Perundang-undangan yang ada.
FPDI Perjuangan sebagai kepanjangan partai harus selaras dengan garis ideologi dan perjuangan partai diminta agar dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya di DPRD selalu mendengarkan masukan saran dan pendapat dari semua kalangan, agar prosese pembangunan di Jawa Barat ini, baik itu proses pembangunan kemasyarakatan maupun kepemerintahan supaya berjalan dengan baik dan konstitusional, akuntable, efektif efisien dan taat azas sehingga dapat dilaksanakan dengan baik.@herz












