Bandung BEDAnews.com
Komisi I DPRD Jawa Barat mengagendakan untuk melakukan pemanggilan pihak-pihak yang terkait dengan pemotongan sebesar 40 persen kepada warga atas proses ganti rugi lahan yang terkena pembangunan Bandara BIJB di Majalengka.
Demikian dikatakan Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat H.M. Iqbal M.I di DPRD Jawa Barat. Senin (29/2)
“Saya sudah koordinasi dengan pimpinan Dewan dan pimpinan Komisi I, untuk mengagendakan pemanggilan pihak terkait, yaitu Dishub Jabar, Biro Aset Daerah Jabar, Aparatur Kecamatan Kertajati, termasuk juga perwakilan warga yang merasa dirugikan,” ujarnya.
Ketua Fraksi Nasdem-Hanura DPRD Jabar ini, menyatakan Kekagetannya setelah mendengar pengakuan dari beberapa warga Kertajati yang lahannya terkena pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB). Warga yang telah mendapat ganti rugi dikenakan pungutaan sebesar 40 persen per-penerima, oleh oknum tertentu.
“Sebagai wakil rakyat dari Kab Majelengka saya akan tindak lanjuti laporan dan temuan yang cukup mengagetkan ini.”tegas iqbal
Pemotongan sebesar 40 persen atas ganti rugi tersebut dialami oleh warga yang berlokasi di Blok Jawura Cabik,, Jawura Cuntrang, Cimaneuh dan Blok Bedug, oleh oknum bernama Darma Cs,
Iqbal mengungkapkan , kasus pemotongan dana ganti rugi lahan ini, pernah dilansir di media massa “ Tabloid MPN” terbitan Bandung, Edisi 43/06-20 Februari.
Dalam tabloid tersebut diungkapkan, pengakuan Darma Cs yang mengakui dan membenarkan adanya potongan dana ganti rugi di lokasi tersebut. yang dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan masyarakat dengan pihak lawyer ( Pengacara), karena lahan tersebut dulunya dibawah pengawasan Dinas PSDA Jabar. Inikan sungguh luar biasa, ujar Iqbal.
Dengan adanya temuan dan laporan kasus di lahan BIJB Kertajati, DPRD Jabar melalui Komisi I akan mengundang pihak-pihak terkait, diantaranya, Dishub Jabar, Biro Aset Dearah, termasuk juga perwakilan Warga Kertajati yang dirugikan.
Lebih jauh diungkapkan Iqbal, kita juga telah mendengar bahwa, saat ini tim Tipikor Polda Jabar dan Mabes Polri tengah melakukan penyelidikan terhadap berbagai kasus dugaan perbuatan merugikan uang negara dan rakyat di BIJB Kertajati.
Kita berharap semua permasalahan yang terlajadi di BIJB, terus terungkap, dan diproses secara hukum, untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah merugikan pempov Jabar dan warga Kertajati. pungkas mantan Wakil Bupati Majalengka ini. @her













