Jakarta, BEDAnews.com
Bertempat di Ruang Cempaka Hotel Grand Cempaka Jakarta, Gabungan Pengusaha Konstuksi Nasional (GABPEKNAS) menggelar kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) salah satu tujuan Rakornas tersebut menurut Ketua Umum GABPEKNAS, TB Pangaribuan adalah untuk mensosialisasikan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.51 tentang Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).
Lebih jauh TB Pangaribuan menegaskan, bahwa kegiatan ini juga diikuti oleh Pengurus DPD GABPEKNAS Provinsi seluruh Indonesia, dimana kita memberikan pembekalan tentang Permen Pepura no.51 tersebut, karena pengurus yang ingin masuk dalam LPJK Provinsi maupun LPJK Nasional harus tau dan paham tentang Permen no 51 tersebut.
Diakuinya, selama 3 tahun anggota GABPEKNAS di daerah mengalami keterpurukan, saat ada dualisme LPJK. Namun dengan keputusan menteri PU tentang penyatuan LPJK, dan saat ini sudah menjadi satu, maka kita berharap anggota GABPEKNAS di daerah kondisinya akan lebih baik, dan kita berharap pengurus daerah dapat membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah, pinta TB Pangaribuan.
Dirjen Bina Konstruksi Kemen PU dan PR, Yusid Toyib juga menegaskan bahwa, kepengurusan LPJK sudah berakhir pada Desember lalu, sementara ini diisi dari penggabungan dualisme LPJK dan akan kita bentuk pengurus yang baru, dan akan diganti dengan pengurus baru, oleh sebab itu melalui Rakornas ini kami meminta anggota GABPEKNAS akan masuk dalam kepengurusan LPJK Nasional yang baru nanti.
Disamping itu juga, perlunya GABPEKNAS Membuat Rantai Pasok Jasa Konstruksi, untuk menjamin ketersediaan kebutuhan jasa konstruksi, misalkan penyediaam Semen, besi dan yang lain, ungkapnya.
Direktur Utama Bisnis Center Pusat DPP GABPEKNAS, Trah Nugrahyang Hamid, usai panandatanganan kerjasama juga menegaskan bahwa, sebagaimana aturan Asosiasi GABPEKNAS tidak boleh berbisnis, oleh karena itu, bisnis akan dilakukan oleh Bisnis Center, dan kita akan segera luncurkan members Card atau Kartu Anggota yang terkoneksi secara online, dan bisa digunakan untuk belanja, membayar tol serta pembayaran lain, kita sudah bekerjasama dengan 4 Bank, dalam program e-member ini.
Bisnis Center juga akan menjadi pusat data perusahaan konstruksi, sehingga nantinya pengguna jasa konstruksi dapat mengakses data tersebut sesuai klasifikasinya, Bisnis Center akan membantu pihak kontraktor untuk mandapatkan pekerjaan konstruksi, ungkap Trah Nugrahyang Hamid.
Direktur LBH Jasa Konstruksi, Rika Irianti SH usai melaksanakan MOU juga menegaskan bahwa, masalah jasa konstruksi sebenarnya tidak banyak, karena selama ini selalu diselesaikan dengan cara kekeluargaan, hanya saja masalah peraturan pemerintah maupun perundang-undangan yang sering berubah termasuk peraturan mentri. Oleh sebab itu, Lembaga Bantuan Hukum akan mensosialisasikan setiap perubahan aturan yang ada.
Sebagai penyedia jasa konstruksi, para pengusaha kontraktor tidak boleh keluar dari aturan yang ada, inilah LBH Jasa Konstruksi akan terus melakukan pembinaan hukum serta peraturan lain yang menyangkut masalah jasa konstruksi, tegas Rika Irianti. (Pry).













