Bandung. BEDAnews.com
Sikap arogan yang diperlihatkan eksekutif yang mengabaikan wewenang lembaga legislatif DPRD untuk beperan dalam pengambilan keputusan pada setiap kerjasama dengan pihak ketiga yang akan membebani rakyat, sangat membuat prihatin dan mengecewakan Fraksi Partai Nasdem Hanura DPRD Jabar.
Demikian dikatakan anggota Fraksi Partai Nasdem Rustandi, SH, di DPRD Jabar Jumat (12/2).
Sesuai dengan perundang-undangan, pemprov jabar setiap melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, yang membenai rakyat harus mendapat persetujuan DPRD, apalagi dalam mengambil suatu kebijakan soal alih fungsi asset, gedung Balai Pendidikan Pelatihan Tenaga Kerja (BPPTK) di Jalan Pahlawan nomor 70 yang akan dijadikan gedung Kesenian Internasional Jawa Barat, yang sudah jelas 6 Fraksi di DPRD secara tertulis pada saat sidang paripurna yang lalu sudah jelas-jelas menolaknya.
Dikatakan Rustandi, Pemprov Jabar dalam mengambil suatu kebijakan apalagi soal alih fungsi asset, sesuai dengan perundang-undangan harus terlebih dahulu dikonsultasikan ke dewan, sesuai dengan kewenangannya.
Namun yang terjadi, tanpa kompromi, tiba-tiba eks gedung BPPTK oleh Wagub Deddy Mizwar dinyatakan akan dijadikan gedung Kesenian Internasional Jawa Barat, padahal beberapa bulan lalu, saat wacana alih fungsi lahan jalan Pahlawan 70 tersebut disampaikan ke dewan, 6 fraksi secara tegas menolaknya.
Bahkan DPRD Jabar sudah merekomendasikan pembangunan gedung kesenian untuk dipindah saja kelokasi lain, dan mengembalikan fungsi lahan tersebut untuk dipergunakan bagi kepentingan pendidikan.
Hal ini karena selain akan mengubah alih fungsi sarana pendidikan dan pelatihan kejuaran baik untuk Guru maupun siswa, dikhawatirkan pada lahan tersebut akan betambah menjadi macet terlebih melihat daerah tersebut merupakan kawasan pendidikan yang terdapat banyak perguruan tinggi dan SMA/SMK.
Untuk mensikapi hal tersebut ditegaskan Rustandi, Fraksi Nasdem-Hanura DPRD Jabar, akan memotori penggalangan dukungan dari seluruh anggota dewan Jabar agar segera dilakukan interpelasi kepada Gubernur untuk meminta keterangan, atas rencana alih fungsi lahan eks gedung BPPTK di Jalan Pahlawanno 70 Bandung,dan ini tuntutan untuk hak interpelasi kepada Gubernur Jabar sudah kita sampaikan kepada pimpinan dewan.
Diungkapkannya juga. “Kita (DPRD Jabar-red), tidak ingin menghambat upaya pemprov dalam pembangunan tapi harus dilihat dulu urgensinya. Dewan mendukung pembangunan gedung kesenian bertarap internasional Jawa Barat, tapi jangan mengorbankan kepentingan pendidikan.” Kata anggota Komisi V DPRD Jabar ini.
Keberadaan Gedung BPPTK sangat bermanfaat dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Mengingat di pertengahan tahun ini, Pemprov Jabar memiliki kewenangan penuh untuk pengelolaan SMA/SMK.@hermanto













