• DISCLAIMER
  • PEDOMAN MEDIA CYBER
  • TENTANG KAMI
  • REDAKSI
  • Contact Us
Minggu, November 22, 2026
  • Login
Bedanews
Advertisement
  • TNI-POLRI
  • Headline
  • Ragam
  • News
  • Politik
  • Edukasi
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Karya
  • Profil
No Result
View All Result
  • TNI-POLRI
  • Headline
  • Ragam
  • News
  • Politik
  • Edukasi
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Karya
  • Profil
No Result
View All Result
Bedanews
No Result
View All Result

Home ยป Melalui Pendataan di KPAD Otista, Banyak Masyarakat Sipil Yang Menghuni Rumah Dinas

Melalui Pendataan di KPAD Otista, Banyak Masyarakat Sipil Yang Menghuni Rumah Dinas

Asep Budi by Asep Budi
15 Februari 2016
in Tak Berkategori
0
0
SHARES
1
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Jakarta, BEDAnews.com

Dalam rangka mendata dan menertibkan aset-aset milik Negara, Kodam Jaya menerjunkan sejumlah anggota ke KPAD Otista Jakarta Timur guna mendata dan mengetahui situasi terakhir kompleks tersebut. Kegiatan ini dipimpin  oleh Wakil Asisten Logistik (Waaslog) Kasdam Jaya Letkol Inf Budi H, Jumat (12/02).

Disamping untuk mendapatkan informasi, kepastian dan perkembangan secara detail baik jumlah unit rumah maupun para penghuninya, dalam kegiatan kali ini juga dilakukan pemeriksaan Surat Izin Penghuni (SIP) masing-masing warga.

Hal ini merupakan tugas rutin dan sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku. Selain itu, Kodam Jaya memang memiliki tanggungjawab dalam segi pengawasan, pengendalian dan pemeliharaan.

BeritaTerkait

Panglima TNI Ikuti Fun Shooting di Bumi Marinir Cilandak

21 November 2026

Panglima TNI Saksikan Demonstrasi Drone dan Remote Control Weapon System di Bumi Marinir Cilandak

21 November 2026

Dari hasil pendataan  di KPAD Otista, diperoleh data dari 7 RT dan 148 rumah, dinyatakan lebih dari 60% tidak dihuni oleh para purnawirawan maupun warakawuri, sedangkan di asrama seng dari 1 RT yang terdiri dari 62 rumah, didapat data bahwa asrama tersebut dihuni oleh 100 KK dan lebih dari 80% dihuni oleh masyarakat sipil bukan para purnawirawan maupun warakawuri.

Berbagai masalah ditemukan seperti, tidak lagi memperpanjang SIP hingga beberapa tahun terakhir sampai dengan dominasi oleh para penghuni yang bekerja diluar institusi kemiliteran, dengan kata lain karyawan swasta bahkan ada beberapa yang dijadikan tempat usaha. (MR)

 

Previous Post

Sambut HUT ke 39, Yonarmed 7/105 GS Gelar Pengobatan Gratis

Next Post

Jajaran Kodim Kodam Jaya Gelar Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Banjir

Related Posts

TNI-POLRI

Panglima TNI Ikuti Fun Shooting di Bumi Marinir Cilandak

21 November 2026
TNI-POLRI

Panglima TNI Saksikan Demonstrasi Drone dan Remote Control Weapon System di Bumi Marinir Cilandak

21 November 2026
Ragam

Sorotan Dinda Ghania, Daniel Mutaqin Ingatkan Warganet Bijak Mengkritik

21 November 2026
TNI-POLRI

โ€ŽSinergi Kamtibmas Kapolsek Pagelaran, Berikan Edukasi Jelang Shalat Jum’at di DKM AL-Istikomah

21 November 2026
Hukum

Ada Gugatan Merek EXCELLTEL, HH Selaku Pendaftar Pertama: Silahkan PN Jakarta Selatan Memeriksa

21 November 2026
Ekonomi

UMP Jabar 2027 Naik Rp.682.399 Jadi Rp3 Jutaan

21 November 2026
Next Post

Jajaran Kodim Kodam Jaya Gelar Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Banjir

Please login to join discussion

JDIH DPRD Kota Cimahi

LPKL

BEDA Itu pilihan

SERIKAT MEDIA SIBER INDONESIA

MFC - Bedanews.com ยฉ 2021

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result

MFC - Bedanews.com ยฉ 2021